SAMPIT, Di tengah keraguan masyarakat terhadap penegakan hukum atas penyelewengan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kepolisian Resort (Polres) setempat tetap berkoar akan melibas praktik penyimpangan BBM bersubsidi. Bahkan Kapolres Kotim AKBP Andhi Triastanto SIK mengaku optimistis bisa mengungkap mafia BBM di daerah ini.
Saran Pertamina terkait penggunaan stiker untuk kendaraan yang berhak mengisi BBM subsidi, dinilai dapat menjadi salah satu terobosan dan langkah lanjutan dalam upaya mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kotim. Dalam pengungkapan mafia BBM sendiri, kepolisian tetap berharap peran serta masyarakat, terlebih lakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim melalui instansinya.
Ditegaskannya, polisi bersifat mem-back up dan memproses hukum apabila memang terdapat unsur tindak pidana. “Kami tetap optimis bisa ungkap (mafia BBM) ini,” ujar Andhi, kemarin(7/10).
Dia mengungkapkan, Polres Kotim tetap bersinergi dengan kebijakan Pemkab Kotim dalam mengungkap fenomena BBM di Kotim ini. Pihaknya tidak bisa bekerja sendiri dan perlu dukungan semua elemen, termasuk Pertamina selaku penyelenggara penyaluran BBM bersubsidi.
Meski masih ada kelemahan penggunan stiker kepada konsumen BBM, paling tidak ini adalah cara terbaru agar pengawasan penyaluran BBM bersubsidi bisa tersalurkan dengan baik ke masyarakat. Minimal, kata dia, dapat mengurangi peluang penyelewengan BBM subsidi.
“Kami tetap bersinergi dengan instansi terkait, terlebih dengan Pemkab dalam menanggulangi masalah ini. Saat ini, kami tetap optimis bisa mengungkap dugaan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi, khususnya jenis solar,” paparnya.
Sebelumnya, Humas Kantor UPms VI region Kalimantan, di Balikpapan, Bambang Irianto menyatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen agar BBM subsidi, khususnya jenis solar bisa tersalurkan untuk rakyat yang berhak menerimanya dan bukan untuk kepentingan industri.
Menghindari penyaluran yang tidak tepat, Pertamina Balikpapan menyarankan kepada pihak terkait BPH Migas dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah dengan lebih ketat lakukan pengawasan konsumen BBM serta bisa membedakan kendaraan pemakai BBM subsidi.
“Pemerintah Daerah setempat dan pihak terkait bisa memperketat pengawasan, untuk menentukan dan membedakan pengguna BBM subsidi atau non subsidi, pemda bisa menggunakan dengan cara memasang stiker untuk kendaraan yang mengisi BBM di SPBU,” kata Bambang sebelumnya.
Artinya, sebelum lakukan pengisian BBM, BPH Migas dan Pemda sudah menentukan kendaraan mana saja yang berhak mengisi BBM subsidi di SPBU serta menindak tegas kendaraan yang tidak memiliki tanda membeli BBM subsidi di SPBU. (fm)
Sumber : radarsampit.net
Artikel keren lainnya:
Belum ada tanggapan untuk "Optimistis Ungkap Mafia BBM"
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.