Mahasiswa Jakarta Desak KPK Ambil Alih Kasus Korupsi Tapal Batas

Mahasiswa Jakarta Desak KPK Ambil Alih Kasus Korupsi Tapal Batas

banjarmasinpost.co.id, jakarta - ratusan mahasiswa yang tergabung dalam front mahasiswa nusantara mendatangi kantor komisi pemberantasan korupsi (kpk), senin (17/6/2013).
mereka mendesak lembaga pimpinan abraham samd cs itu mengambil alih kasus korupsi terkait tapal batas antara wilayah tanah laut dan tanah bumbu dengan tersangka adriansyah selaku bupati tanah laut periode 2008-2013 dan wali kota banjarmasin h.
muhidin.
koordinator front, muhammad rozi kepada wartawa menerangkan jika pengambilalihan kasus itu diperlukan karena penangangannya masih mangkrak hingga sampai saat ini.
"tidak berujungnya kasus ini walau sudah berjalan 3 tahun di kejati kalimantan selatan, maka kasus ini dapat diambil alih oleh kpk untuk penyelesaiannya.
ini sesuai dengan pasal 8 ayat (2) undang-undang 30 tahun 2002 tentang komisi pemerantasan korupsi (kpk)," kata rozi di kantor kpk, jakarta, senin petang.
dalam aksinya ditengah gerimis yang berlangsung di bahu jalan rasuna said, jakarta selatan itu, massa juga membawa spanduk yang bertuliskan tangkap bupati tanah laut.
rozi menjelaskan, kasus dugaan korupsi gratifikasi ini terungkap setelah walikota banjarmasin muhidin mengirimkan surat somasi kepada bupati tanah laut adriansyah.
somasi itu terkait tapal batas antara wilayah tanah laut dan tanah bumbu.
"bahwa kasus ini sendiri terjadi sekitar bulan oktober tahun 2010 lalu.
saat itu, muhidin yang sebagian lahan tambang batubaranya masuk wilayah perbatasan tanah laut-tanah bumbu, yakni di kawasan sungai cuka, kecamatan kintap, tidak bisa menggarap lahan karena izin pertambangan ada yang masih kurang," ujarnya.
fromnas juga menuntut pimpinan kpk konsisten dengan ucapannya.
sebab, sebelumnya wakil ketua kpk busyro muqoddas pernah menyampaikan siap mengambil alih dalam kasus tersebut.
"jangan hanya banyak omong, tapi harus benar-benar diambil alih.
agar masyarakat di daerah memiliki kepercayaan kepada penengak hukum dalam pemberantasan korupsi," kata muhammad rozi.



Source from: banjarmasin[dot]tribunews[dot]com

Tweet

Jangan sampai ketinggalan postingan-postingan terbaik dari Portal Berita Online Kalimantan. Berlangganan melalui email sekarang juga:

Atau sobat juga bisa follow Portal Berita Online Kalimantan dengan mengklik tombol di bawah ini:

Artikel keren lainnya:

Ditulis oleh laso pada tanggal Tuesday, June 18, 2013