|
| Ingin Nyaman, Pakai Uang Pribadi |
banjarmasinpost.co.id, martapura - pemberlakuan peraturan gubernur nomor 188.
44/kum/2013 tentang biaya perjalanan dinas sudah dilaksanakan di pemkab banjar sejak 1 april 2013.
baik untuk bupati, wakil bupati, sekda maupun jajaran dprd.
sekda banjar h nasrunsyah mengungkapkan peraturan itu sudah diterima sejak 28 februari 2013, namun baru diberlakukan sejak 1 april 2013.
"anggaran perjalanan dinas sudah diterapkan real cost sesuai peraturan itu.
sebenarnya perubahan itu di pertengahan jalan, tetapi tak masalah.
kami bisa menyesuaikan," ucap dia martapura, rabu (10/4).
dengan sistem real cost, maka semua anggaran perjalanan dinas pejabat harus disesuaikan dengan kondisi sebenarnya.
"kalau anggaran menginap cuma rp 250 ribu ya itu yang dipakai.
tak bisa ditambah atau dikurangi.
begitu juga saat menghadiri undangan, makan dan sebagainya.
jadi semua pejabat mulai menyesuaikan.
kalau
ingin kamar menginap agak mahal ya ditambahi uang pribadi," kata nasrunsyah.
disinggung mengenai uang saku bupati dan wakilnya, nasrun enggan menyebutkan.
namun sebagai patokan, dia menyebutkan jumlah uang saku yang diterimanya per hari saat melakukan perjalanan dinas.
"per hari saya terima rp 1 juta.
itu sudah termasuk semuanya, mulai akomodasi, tiket, menginap dan sebagainya," ucap dia.
berdasar apbd, pada 2012 anggaran untuk bupati dan wakil bupati banjar, sebesar rp 2.
422.
387.
500.
sementara sekretariat daerah dianggarkan rp 23.
640.
001.
800.
bagaimana di pemko banjarmasin? sama, sudah diberlakukan per 1 april 2013.
kasubag perbendaharaan dprd banjarmasin, edy wibowo menegaskan, setiap pengeluaran harus disertai bukti yang sah.
"yang ditanggung sesuai bukti yang tidak melebihi pagu biaya perjalanan dinas yang telah ditetapkan.
khusus untuk biaya penginapan, kalau tidak ada bukti, ya pakai 30 persen anggaran yang telah diberikan terlebih dulu," katanya.
sementara untuk dana representasi belum diberikan karena petunjuk teknis melalui peraturan wali kota belum selesai disusun.
"jadi untuk uang representasi bagi pejabat negara, eselon i dan eselon ii, belum diberikan," kata dia.
saat ini, biaya perjalanan dinas untuk wali kota, wakil wali kota, dan ketua dprd terdiri atas biaya penginapan rp 1,3 juta per hari dan uang saku rp 1,1 juta.
sedangkan pejabat eselon ii dan anggota dprd mendapat uang penginapan rp 1,1 juta per hari dan uang saku 900 ribu per hari.
anggota dprd banjarmasin, m dafik as'ad mengungkapkan setiap melakukan perjalanan dinas, para legislator hanya mendapat 30persen dari anggaran (rp 1,1 juta).
namun itu tidak masalah karena dengan uang sekitar rp 300 ribu, mereka sudah mendapatkan penginapan yang layak.
"pakai yang 30 persen saja sudah cukup," ucap dia.
seperti diwartakan bpost, gubernur kalsel h rudy ariffin sudah menandatangi peraturan tentang perjalanan dinas bagi pns dan dprd di kalsel.
rudy sendiri mendapat rp 4,6 juta per hari dengan perincian biaya penginapan rp 2 juta, uang saku rp 2 juta, uang representasi rp 500 ribu dan airport tax rp 100 ribu.
tetapi, kata kepala biro keuangan sekretariat pemprov kalsel, m sjah jehan, uang perjalanan dinas tidak diberikan sepenuhnya.
terlebih dulu diberikan 75 persen dari anggaran.
"biasanya bendaharawan masing-masing memberikan uang perjalanan dinas tidak full seratus persen, bisa 75 persen dulu.
kan realcost.
nantinya setelah pulang baru dihitung," kata dia.
jehan mencontohkan misalkan total perjalanan dinas sebesar rp 7 juta maka bendaharawan menyerahkan rp 5 juta saat pengguna akan melakukan perjalanan.
"pulangnya dilakukan penghitungan dengan mendasarkan istem real cost.
pemeriksaannya dilakukan berlapis," ucap dia.
(has/dia/nic)
Source from: banjarmasin[dot]tribunews[dot]com
Belum ada tanggapan untuk "Ingin Nyaman, Pakai Uang Pribadi"
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.