Yusril Yakin Pemilu Serentak

Yusril Yakin Pemilu Serentak

banjarmasinpost.co.id, jakarta - pakar hukum tata negara sekaligus pendiri partai bulan bintang (pbb) yusril ihza mahendra meminta komisi pemilihan umum (kpu) bersiap menata tahapan ulang pemilu 2014.
dia yakin, pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota angggota legislatif (pileg) bakal digelar serentak.

saat ini yusril dan pakar komunikasi politik universitas indonesia (ui), effendi ghazali mengajukan uji materi ke mahkamah konstitusi (mk).
mereka menggugat undang undang (uu) nomor 42 tahun 2008 tentang pilpres.
jika gugatan itu dikabulkan mk yang rencananya pada hari ini, dua pemilu, bakal dibarengkan pelaksanaannya.

yusril berpendapat, kedua pemilu itu harus digelar serentak tak ada aturan presidential threshold sebagai syarat parpol bisa mengusung calon presiden.

dia menegaskan, jika kpu siap melaksanakan pemilu serentak maka kekhawatiran banyak kalangan tentang kemungkinan munculnya kekacauan, tidak akan terjadi.

“hanya akan diundur sampai juli 2014.
pelantikan (anggota dprd/dprd) tetap 1 oktober 2014.
pelantikan presiden pada 20 oktober 2014.
tidak akan menimbulkan kekacauan, kecuali kalau ada yang sengaja ingin membikin kekacauan,” tegas yusril di jakarta, kemarin.

dia juga menolak anggapan yang mengatakan jika gugatan uu pilpres ini dikabulkan, maka penerapannya baru bisa dilakukan pada 2019.
menurut dia, tak ada satu pun peraturan yang mengatakan putusan mk bisa ditunda.

“caranya bagaimana? saya balik tanya.
apa mk itu dalam putus perkara bicara tanggal, tahun? mk itu memutus apabila uu bertentangan dengan konstitusi.
kalau ada yang menyatakan akan mengganggu jadwal dan tahapan pemilu serta penyediaan logistik, itu hanya soal teknis.
soal teknis tidak akan mengalahkan kepentingan konstitusi,” tegas yusril yang juga  diusung partainya sebagai calon presiden ini.

sinyal akan dikabulkannya gugatan itu diucapkan mantan ketua mk, mahfud md.
dia menegaskan mk memang pernah menyatakan masalah presidential threshold atau pemilu serentak diserahkan kepada pembuat uu.

“namun jika memang pelaksanaan pemilu tidak serentak dianggap bertentangan dengan undang undang dasar (uud) bisa saja pendirian itu diubah.
cuma saya tidak tahu ada-tidaknya kondisi baru yang memungkinkan pemilu digelar serentak.
saya sudah tidak ikut lagi dalam diskusi-diskusi hakim konstitusi,” ujar dia.

terkait independensi ketua mk hamdan zoelva yang merupakan mantan politisi pbb, mahfud tak bisa memberikan penilaian.
alasannya, dia sekarang bukan lagi hakim di lembaga tersebut.

“nggak tahu saya.
nanti anda nilai sendiri.
pak hamdan zoelva lebih tahu bagaimana menjaga independensi.
saya tidak dalam kapasitas menjawab,” katanya.

sementara koordinator nasional jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat (jppr), m afifuddin, memprediksi gugatan itu berujung pada putusan yang win-win solution atau saling menguntungkan.
diduga, putusannya mengabulkan gugatan tetapi pelaksanaannya pada pemilu 2019.
pasalnya, jika dilaksanakan pada tahun ini bisa melahirkan persoalan baru bagi kpu.

“kalau sekarang berat.
misalnya saja kpu harus menyesuaikan tahapan yang sudah dibuat, begitu juga anggaran pelaksanaan tahapan pemilu akan berubah total.
mungkin dikabulkan, tapi tidak diterapkan tahun ini,” ujarnya.

lantas bagaimana sikap kpu? anggota kpu hadar nafisz gumai menegaskan lembaganya akan mematuhi putusan kpu.

“sebagai penyelenggara, kami akan melakukan apapun hasilnya (putusan mk).
karena sebagai penyelenggara, kewajiban kami adalah melaksanakan pemilu.
tentunya (jika pemilu serentak), kami memerlukan waktu untuk mempersiapkan segalanya.
tidak bisa seperti jadwal semula, pileg pada 9 april 2014 dan pilpres pada 9 juli 2014,” ujar dia.

menurut hadar, waktu yang dibutuhkan antara lain untuk memersiapkan sejumlah peraturan kpu, sebagai petunjuk pelaksanaan.
kebutuhan logistik tentunya akan diubah, juga pelatihan bagi para petugas.

“termasuk pula pemahaman masyarakat, itu juga butuh sosialisasi.
karena sebelumnya masyarakat hanya mengetahui kalau pemilu dilakukan terpisah.
jadi cukup banyak sebetulnya,” kata hadar.

penolakan pemilu serentak pada tahun ini disuarakan menkum ham amir syamsudin.
“kalapun  saya berbicara bukan sebagai menteri, melainkan sebagai seorang praktisi, tentunya saya melihat manfaatnya.
kalau manfaatnya paling ideal saya kira untuk 2019 saja,” ujar dia.

menurut amir, kpu telah banyak mempersiapkan untuk penyelenggaraan pemilu sesuai rencana awal.
kekhawatiran adanya kekacauan pun muncul.

“banyak yang berkomentar akan terjadi kerepotan dan sebagainya, itu satu hal yang logis.
karena kita menganut paham konstitusi, oleh karenanya kita patuh terhadap keputusan apapun yang keluar,” ucapnya.
(tribunnews/kps/vin/dtn)
rencana awal
- pemilu legislatif 9 april 2014, pelantikan 1 oktober 2014
- pemilu presiden 9 juli 2014, pelantikan 20 oktober 2014
- tidak semua parpol bisa usung presiden, presidential threshold 20 persen
skenario gugatan 
- pemilu legislatif dan presiden juli 2014
- pelantikan anggota dpr/dprd 1 oktober 2014
- pelantikan presiden 20 oktober 2014
- semua parpol boleh usung calon presiden, presedential threshold dihapus


terkait    #yusril pemilu mahkamah konstitusi

baca juga



berharap pada hamdan






editor: halmien

sumber: banjarmasin post edisi cetak






tweet
)
Source from: banjarmasin[dot]tribunews[dot]com

Tweet

Jangan sampai ketinggalan postingan-postingan terbaik dari Portal Berita Online Kalimantan. Berlangganan melalui email sekarang juga:

Atau sobat juga bisa follow Portal Berita Online Kalimantan dengan mengklik tombol di bawah ini:

Artikel keren lainnya:

Ditulis oleh laso pada tanggal Thursday, January 23, 2014