Menyoal Ancaman Mogok Dosen dan Guru

Menyoal Ancaman Mogok Dosen dan Guru

oleh: ribut lupiyantopeneliti di uii-yogyakarta; deputi direktur c-publica (center for public capacity acceleration)tulisan saudara muhammad syamsuri berjudul; “guru dan dosen pun menggugat” di kolom aspirasi (banjarmasin post, 22/1) menarik untuk didiskusikan lebih lanjut.
isi tulisan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk justifikasi bahwa guru dan dosen sebenarnya layak mendapatkan tunjangan kinerja.
sebagaimana diketahui, guru dan dosen protes keras pascakeluarnya peraturan presiden (perpres) nomor 88 tahun 2013 tentang tunjangan kinerja pegawai di kementerian pendidikan dan kebudayaan.
pasal 3 ayat (1) poin (f) menyebutkan bahwa guru dan dosen dikecualikan untuk mendapatkan tunjangan kinerja.
berbagai asosiasi dosen menggalang petisi mendesak pemerintah agar merevisi perpres.
ancaman mogok nasional dilayangkan jika tuntutan tidak diakomodasi.
berbeda dengan saudara syamsuri, penulis akan fokus menyoroti ancaman mogok nasional tersebut.
ancaman tersebut menunjukkan bahwa virus mogok kerja atau melayani mulai menyebar ke banyak profesi.
sebelumnya terjadi polemik seputar mogok dokter dan penghulu di akhir tahun 2013.
etika mogokindonesia mengalami perkembangan progresif dalam mengatur kebebasan berpendapat dan berekspresi.
konstitusi khususnya pasal 28e menjamin hak setiap orang dalam berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
kebebasan berekspresi juga dijamin oleh uu nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, uu nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan uu nomor 40 tahun 1999 tentang media.
implikasi kebebasan berekspresi menjadikan demonstrasi sebagai senjata aksi warga.
fenomena ini positif bagi upaya check and balance serta penegakan keadilan.
beragam kreasi dilakukan dalam setiap aksi.
ada sajian sindiran teaterikal, long march, aksi simpatik, mogok makan, mogok kerja, hingga bentuk anarkis.
semua bentuk aksi ini ditujukan demi merengkuh simpati publik, khususnya pihak sasaran.
mogok kerja selalu menimbulkan polemik mulai dari aspek etis hingga prosedural.
mogok kerja pada dasarnya adalah legal.
mogok kerja telah diatur pada pasal 137 sampai pasal 145 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta kepmenakertrans nomor 232/men/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah.
lantas bagaimana jika yang mogok adalah pelayan publik? mogok kerja pelayan publik sering dipergunjingkan dalam aspek etika dan moralitas.
kata etika berasal dari kata ethos (bahasa yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat.
martin [1993] mendefinisikan etika sebagai “the discipline which can act as the performance index or reference for our control system”.
etika menjadi refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.
kode etik profesi diperlukan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi, serta di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian (wignjosoebroto, 1999).
sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan masyarakat, apabila para profesional mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya.
aristoteles (384-322 sm) menyatakan, manusia bertindak etis melalui segala tindakan dalam rangka kesosialannya, terutama berpartisipasi dalam pemajuan negara kota (polis).
jika melihat tujuan pelaku mogok untuk perbaikan kondisi ke depan, maka semua yang dilakukan dibenarkan secara etika.
perspektif moral, mogok dapat diuji berdasarkan teori hukum moralnya filsuf immanuel kant.
suatu aksi dikatakan bermoral ketika didasarkan pada prinsip yang menginginkan itu menjadi hukum universal.
prinsip ini menjadi justifikasi bahwa dokter di mana pun akan dibenarkan untuk mogok, apabila kondisinya sama.
kritik prinsip ini adalah tidak menyediakan prosedur pemecahan konflik moral dan menyerahkan keputusan pada intuisi moral dasar kita.
kedewasaan penyikapanhak mogok kerap bersinggungan dengan kewajiban tugas sekaligus hak asasi publik.
kasus mogok dokter bersinggungan dengan sumpah dokter dan berhadapan dengan hak publik untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
kasus mogok penghulu bersinggungan dengan kewajiban sebagai aparatur negara dan berhadapan dengan hak pelayanan warga hingga nilai kultural dan spiritual.
jika mogok dosen terjadi, maka hak mahasiswa juga akan terkorbankan.
protes hendaknya dilakukan dengan manajemen aksi yang rapi serta komunikasi massa yang baik.
hal ini juga mesti diawali dan dikawal dengan komunikasi yang baik untuk mendapatkan dukungan publik.
proses hukum hendaknya diserahkan dan diperjuangkan dengan perlawanan hukum.
dosen sebagai insan intelektual penting fokus pada upaya menggugat perpres ke pengadilan tata usaha negara.
semua elemen butuh kedewasaan dan kecerdasan untuk merancang kreasi aksi yang optimal.
tujuannya jelas untuk menaikkan posisi tawar dan meraih apa yang diperjuangkan.
jangan sampai justru mendapatkan sikap antipati dari publik.
mogok sebagai perwujudan aksi sekali lagi sah, asalkan prosedural dan menjunjung etika.
gejala virus mogok menjadi kewajaran, tetapi tetap butuh antisipasi oleh pihak yang berkepentingan.
jika semua profesi setiap beraksi mengandalkan senjata mogok, maka sejatinya kreativitas mereka sudah mati.
sangat berbahaya jika virus ini menjangkiti rakyat.
bagaimana jika rakyat ikut-ikutan mogok mematuhi peraturan dan kewajibannya.
misalnya mogok membayar pajak sebagai protes pajaknya dikorupsi.
jalan bijak mengantisipasi adalah meletakkan aksi mogok sebagai senjata terakhir serta dilakukan secara etis, bermoral, dan prosedural.
pemerintah penting bereaksi cepat dan bijak dengan mementingkan kepentingan publik.
pemerintah juga mesti hati-hati mengeluarkan kebijakan untuk mengantisipasi virus mogok yang menghinggapi para pelayan publik.
(*)


terkait    #opini publik

baca juga



kesadaran teologi antibencana


antara intensitas hujan dan implementasi perda


potensi masjid menopang ekonomi


musibah banjir menurut islam


pluralisme: antara rhoma dan gus dur






editor: dheny

sumber: banjarmasin post edisi cetak






tweet
)
Source from: banjarmasin[dot]tribunews[dot]com

Tweet

Jangan sampai ketinggalan postingan-postingan terbaik dari Portal Berita Online Kalimantan. Berlangganan melalui email sekarang juga:

Atau sobat juga bisa follow Portal Berita Online Kalimantan dengan mengklik tombol di bawah ini:

Artikel keren lainnya:

Ditulis oleh laso pada tanggal Thursday, January 23, 2014