 |
| BLT, BLSM, Sama Saja |
banjarmasinpost.co.id, jakarta - penyaluran dana kompensasi kenaikan
harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi dinilai hanya akan menjadi
instrumen politik untuk meningkatkan citra partai.
kebijakan pemberian
kompensasi akan diklaim sebagai kebijakan menteri dari partai yang
mendukung kebijakan itu.
"partai yang mendorong kompensasi
memanfaatkan momentum itu.
kader partai yang duduk di kementerian akan
mengklaim kompensasi itu sebagai programnya," kata pengamat komunikasi
politik dari universitas mercu buana, heri budianto di jakarta, sabtu
(15/6).
menurut dia, sebelum rencana pemberian kompensasi itu
terealisasi pun, sudah ada menteri yang mengklaim kompensasi tersebut
sebagai kebijakannya.
muatan politik sangat kental.
"muatan politiknya
terlalu tinggi.
partai-partai akan memanfaatkan untuk elektabilitas,
menarik simpati publik," ucapnya.
heri juga khawatir pemberian
kompensasi tidak efektif dalam pendistribusiannya.
ketika itu terjadi
partai berupaya merebut simpati rakyat dengan berperan seolah serius
mengawasi pendistribusiannya.
kembali ditegaskan heri, pemberian
kompensasi, seperti blsm (bantuan langsung sementara masyarakat) justru
tidak mendidik masyarakat.
"bentuk kompensasi kan hanya berganti
bungkus, tidak mencerdaskan masyarakat, dulu ada
blt (bantuan langsung
tunai), sekarang blsm, sama saja," ucapnya.
seiring rencana
menaikkan harga bbm bersubsidi, pemerintah mengajukan empat opsi
kompensasi, yakni bantuan langsung sementara masyarakat (blsm), program
keluarga harapan (pkh), bantuan siswa miskin (bsm), dan beras miskin.
total dana kompensasi yang disepakati rp 27,9 triliun.
pemerintah
bersikap, kenaikan harga bbm hanya akan dilakukan setelah adanya
kepastian persetujuan dpr terkait adanya dana kompensasi yang diajukan
pemerintah melalui apbn-p 2013.
tanpa adanya kompensasi,
pemerintah akan menunda kenaikannya.
rencana kenaikan harga bbm ini
disepakati sekretaris gabungan koalisi, kecuali partai keadilan
sejahtera (pks).
kemarin, badan anggaran (banggar) dpr kembali
membahas rapbn-p 2013.
ada fraksi yang menolak dan menyetujui.
berdasar
pantauan bpost, perwakilan fp hanura, fp gerindra, fpdip dan fpks
menyatakan penolakannya.
juru bicara gerindra, fary djemy
francis, menyatakan blsm merupakan isu politis yang tidak dapat
dijadikan alat untuk mencegah kemiskinan sebagai kenaikan harga bbm.
"kami
tidak sependapat dengan blsm karena sifatnya sangat politis dan
sangat rawan konflik sosial.
sebaiknya pemerintah kurangi inflasi di
sektor transportasi dan mengatasi penyelundupan migas serta efisiensi,"
katanya.
sementara juru bicara hanura rudi tampubolon menegaskan
kenaikan harga bbm akan mendorong pelemahan pertumbuhan ekonomi dan
inflasi.
pemerintah juga dituntut meningkatkan pengelolaan keuangan
negara dengan meningkatkan investasi.
pks melalui yudi yudiana
menilai tingginya subsidi bbm merupakan bukti kegagalan pemerintah
mendiversifikasi energi.
"pemerintah harus melakukan diversifikasi
energi, kami melihat kenaikan bbm tidak tepat karena pemerintah tidak
pernah bisa memangkas subsidi, inflasinya juga sangat besar," katanya.
partai
banteng alias pdip melalui sayed muhammad muliady menyatakan
subsidimerupkan tanggung jawan pemerintah.
"kami usulkan program padat
karya.
kami juga meyakini apbn 2013 sudah cukup untuk memberikan subsidi
sehingga tidak perlu ada kenaikan harga bbm,"tegas dia.
keputusan dpr terkait masalah ini bakal ditentukan di rapat paripurna, senin (17/6).
(tribunnews/aco/kps)
Source from: banjarmasin[dot]tribunews[dot]com
Belum ada tanggapan untuk "BLT, BLSM, Sama Saja"
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.