SAMPIT, Belum terealisasi serta belum jelasnya program pendidikan gratis tidak hanya terus ditagih masyarakat, tetapi juga ternyata membuat banyak guru di daerah ini bingung. Pasalnya, mereka seakan menjadi sasaran ketika orangtua siswa menyinggung masalah sekolah gratis karena kenyataan di lapangan memang tidak semua digratiskan.
”Kami berharap apa yang dimaksudkan gratis di sini harus jelas dan disampaikan oleh pemerintah agar kami tidak salah dalam melaksanakannya,” ujar salah seorang guru yang enggan namanya dikorankan saat dibincangi Radar Sampit, Kamis (15/11).
Menurutnya, pemerintah daerah sebenarnya sudah berupaya merealisasikan pendidikan gratis sesuai dengan kemampuan. Namun dia menduga, keterbatasan anggaran membuat sejumlah program yang telah dirancang belum bisa dilaksanakan.
Secara jujur guru yang satu ini mengaku sedikit terbebani karena hampir di tiap sekolah ada spanduk yang seolah mengampanyekan pendidikan gratis padahal pada pelaksanaannya belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. “Kami hanya menjelaskan poin-poin apa saja yang sudah digratiskan, tapi masyarakat tetap saja terus bertanya karena memang belum gratis seluruhnya,” ucapnya.
Guru lainnya menimpali, pendidikan gratis menurutnya sebenarnya mulai diterapkan, khususnya kepada siswa kurang mampu. ”Sebaiknya jangan disamakan antara kota dengan desa, yang mana untuk porsi gratisnya lebih diprioritaskan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan anggaran itu untuk sekolah,“ ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Kotim, Jhon Krisli melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD), Rabu(14/11). Adapun sekolah yang dikunjunginya diantaranya SMPN 1 Sampit, SMPN 2 Sampit, SMPN 3 Sampit, SDN 1 Sawahan, SD N 2 Mentawa Baru (MB) Hulu Ketapang, dan SD N 3 MB Hulu.
”Setelah saya berbicara dan meminta pandangan kepala sekolah terkait sekolah gratis, ternyata semunya tidak gratis. Gratis di sini adalah untuk belanja operasional sekolah, berarti ada biaya pribadi yang harus dikeluarkan oleh orangtua siswa untuk anak-anaknya, misalnya untuk seragam sekolah batik, baju olahraga. Yang gratis itu hanya untuk belanja operasional saja,“ ungkap Jhon usai sidak,.
Menurutnya, program pendidikan gratis seharusnya sudah jelas mana saja yang digratiskan agar masyarakat lebih tahu dan tidak salah salah persepsi tentang arti kata gratis tersebut. Sementara informasi yang didapatnya dari sejumlah kepala dan komite sekolah, yang digratiskan saat ini hanya pada pos-pos tertentu.
“Dari beberapa pejelasan, kami melihat kemampuan keuangan idealnya untuk pendidikan gratis memerlukan Rp 1,5 juta per satu orang siswa per satu tahun. Untuk mengratiskan biaya yang dimaksud, dana dari pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), hanya memberikan Rp.710.000, maka kita perlu dana untuk meng-cover dana sebesar Rp 790.000 per satu orang. Ini kami melihat pendidikan gratis,” ujarnya.
Terkait permasalah anggaran tersebut, dia mengatakan, pada rapat gabungan pembahsan RAPBD tahun 2013, berdasarkan fungsi anggaran (budgeting), pihaknya akan melakukan pengkajian menyeluruh. ”Kita akan kaji hal yang yang tidak tercover dana BOS pusat, kita upayakan untuk masuk dalam RAPBD 2013 nantinya, untuk sekolah gratis ini,” ujar politisi PDIP ini memberi solusi. (ang)
Sumber : radarsampit.net
Artikel keren lainnya:
Belum ada tanggapan untuk "Guru pun Bingung, Jadi Sasaran Ditagih Pendidikan Gratis"
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.