Oleh: Moh YaminDosen Unlam BanjarmasinMahkamah Konstitusi (MK) pada 21 Agustus menetapkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemenang dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden 9 Juli 2014. MK menolak semua gugatan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Selanjutnya, kini muncul perbincangan baru dan menggelinding di tengah publik, yakni siapakah para menteri dan pejabat setingkat menteri yang akan membantu Jokowi-JK selama satu periode ke depan. Tulisan ini dimulai dari ide dan pemikiran besar Presiden pertama Republik Indonesia Ir Soekarno dalam pidato Trisakti tahun 1963, yang menegaskan bahwa Indonesia harus berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya apabila ingin menjadi bangsa dan negara yang besar. Kini yang kemudian perlu dimunculkan pertanyaan adalah apakah ada hubungan antara konsep Trisakti yang digagas oleh Ir Soekarno dengan Kabinet Trisakti yang dibentuk oleh Jokowi? Tentunya, hal tersebut memiliki relevansi sangat kuat. Dengan kata lain, kabinet yang akan dipimpinnya adalah mereka yang dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan memiliki komitmen kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Para menteri dan pejabat setingkat menteri tidak berada dalam bayang-bayang kepentingan partai politik yang mengusungnya. Mereka memiliki kemandirian dalam menjalankan tugas dan mandat rakyat. Tidak terjebak kepada kepentingan partai politik tertentu adalah sebuah hal niscaya. Tak hanya itu saja, para menteri dan pejabat setingkat menteri kemudian harus mampu bekerja bersama dalam membangun kemandirian ekonomi bangsa. Ini harus bisa dijawab oleh menteri yang menjalankan mandat tersebut. Selain itu, para menteri dan pejabat setingkat menteri juga harus menjiwai kepribadian bangsa sehingga ketika mereka bekerja benar-benar merefleksikan kepentingan bangsa. Apakah kepribadian bangsa itu sendiri? Tentu, semangat kegotongroyongan, cinta tanah air, dan lain sejenisnya sudah seharusnya dimiliki dan diinternalisasi oleh setiap menteri dan pejabat setingkat menteri dalam bekerja. Kini publik dan rakyat Indonesia sedang menunggu susunan kabinet Trisakti yang sedang digodok oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla, siapakah yang akan masuk dalam kabinet tersebut? Apakah calon menteri berasal dari partai politik ataukah kalangan profesional?Janji Jokowi dalam kampanyenya sebelum 9 Juli lalu menyebutkan bahwa partai politik manapun yang akan bergabung dalam koalisi harus berprinsip koalisi tanpa syarat. Ini menandakan bahwa partai politik koalisi jangan meminta kursi menteri apa pun kepada Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Silakan untuk memberikan dukungan, namun tunggu dulu untuk meminta kursi kekuasaan sebagai kompensasi politik karena sudah ikut membantu memberikan dukungan politik.Pasalnya, yang akan menentukan siapakah calon menteri yang akan membantu dalam kabinetnya hanyalah Joko Widodo dan Jusuf Kalla sendiri. Mereka berdualah yang akan melakukan inventarisasi para calon menteri. Prinsip koalisi tanpa syarat adalah semua partai politik pengusung dilarang meminta-minta jabatan. Apakah partai politik pengusung akan mendapatkan jatah menteri atau tidak bukanlah wewenang para partai politik pengusung.Selanjutnya dalam menentukan dan menjatuhkan pilihan, siapakah para pembantunya itu, Joko Widodo dan Jusuf Kalla memiliki kriteria yang menjadi pedoman, sebut saja kepemimpinan yang kuat, manajemen yang andal, berkompeten, dan steril dari kasus hukum. Kepemimpinan yang kuat di sini berjalin kelindan dengan kemampuan sang calon menteri untuk menjalankan roda departemen dan atau kementeriannya. Manajemen yang andal adalah kemampuan mengelola sumber daya manusia yang ada di departemen dan atau kementeriannya agar bisa berjalan secara maksimal dan optimal dalam menunaikan tugas-tugas negara.Kompetensi di sini adalah tugas dan wewenang yang diemban harus sesuai dengan bidang yang ditekuni dan dijalani, sehingga ketika yang bersangkutan menjabat sebagai menteri kemudian dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak salah arah dan sasaran. Sementara kompetensi berbicara tentang kapabilitas seseorang dalam bekerja. Sedangkan steril dari kasus hukum sangat jelas berbunyi bahwa siapa pun orangnya yang akan duduk di kursi menteri atau pejabat setingkat menteri harus benar-benar bersih dari kasus korupsi dan lain sejenisnya. Sekali lagi, seorang menteri atau pejabat setingkat menteri sangat dituntut bekerja atas nama bangsa dan negara, bukan kemudian bermain-main dengan kepentingan sektoral tertentu yang selanjutnya dapat merobohkan idealisme dan melukani nurani publik. Oleh sebab itu, apabila membaca empat kriteria tersebut, maka sesungguhnya apakah mereka yang berasal dari partai politik ataupun profesional sama-sama memiliki peluang untuk ditunjuk sebagai menteri dan pejabat setingkat menteri. Selama calon menteri apakah dari partai politik atau kalangan profesional sudah memenuhi kriteria tersebut, tim ahli yang bertugas dan diberi tugas oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan melakukan pemetaan track record sebelum berada di atas meja Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Kabinet AntikorupsiTugas berat dan tantangan terberat presiden dan wakil presiden ke depan adalah bagaimana membangun pribadi-pribadi para menteri dan pejabat setingkat menteri, yang menolak korupsi dalam bentuk apa pun, mulai dari hal-hal terkecil sampai kepada hal-hal terbesar. Membentuk kepribadian para pembantu presiden dan wakil presiden tentu tidak cukup dengan memberikan sanksi hukum, sebut saja memecatnya apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tentu, sebelum kabinet Trisakti terbentuk dan diumumkan pascapelantikan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pada 22 Oktober 2014, kepribadian para menteri dan pejabat setingkat menteri harus diciptakan. Salah satu caranya adalah menjadikan hidup sederhana dalam konteks pemberantasan korupsi. Semoga siapa pun menteri dan pejabat setingkat menteri yang akan duduk dalam kabinet Trisakti ini, adalah pribadi-pribadi yang mencintai rakyatnya, mengasihi rakyatnya, dan kemudian mampu melayani hajat hidup rakyatnya dengan penuh pengabdian tanpa pamrih walau harapan melangit ini masih ibarat menegakkan benang basah. Mereka bekerja dan berjalan pada jalan yang lurus, bukan menjual rekomendasi untuk tujuan-tujuan yang sempit dan kerdil. Bagi para menteri dan pejabat setingkat menteri, apakah rekomendasinya berbentuk tertulis atau lisan, hal tersebut sangat sakti mandraguna sehingga siapa pun yang menjadi sasaran tembaknya akan dengan sangat mudah untuk tidak berkutip. Tentu, rekomendasi menteri atau pejabat setingkat menteri dapat mempermudah kepentingan yang dikejarnya. (*)
Terkait#Joko Widodo#kabinet jokowi#Mahkamah Konstitusi (MK)
Source from: banjarmasin[dot]tribunews[dot]com
Artikel keren lainnya:
Belum ada tanggapan untuk "Kabinet Trisakti Jokowi-JK untuk Kita"
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.