Mahkamah Kalkulator (MK)

Mahkamah Kalkulator (MK)

Catatan Ketatanegaraan Rifqynizami KarsayudhaEntah karena dipelesetkan atau memang disengaja, sebuah buku tentang Mahkamah Konstitusi (MK) bertajuk "MK = Mahkamah Kalkulator". Buku itu ditulis sahabat saya Veri Junaidi, Peneliti Hukum Perludem. Satu lembaga nirlaba yang mendedikasikan dirinya pada riset dan advokasi soal kepemiluan dan demokrasi di Indonesia.Sebagai orang dengan latar belakang hukum tata negara, saya dapat memaklumi julukan Veri terhadap MK sebagai Mahkamah Kalkulator. Alasan konstitusional kedudukan dan kewenangan MK dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".Kewenangan MK untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu sebagaimana yang sekarang sedang mereka tangani atas permohonan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta, mesti dibaca dalam koridor konstitusionalitas. Dalam konteks itu, kewenangan MK mesti diletakkan sebagai lembaga peradilan yang bertugas untuk memverifikasi hasil Pemilu.Hasil pemilu bagaimanapun menyeret MK bekerja dalam koridor kuantitatif. Seorang pemohon mesti mampu mendalilkan bahwa hasil pemilu yang ditetapkan KPU tidak benar dan karenanya ia mesti menunjukkan hasil yang benar, yang berbeda dengan hasil KPU. Dalam ranah kuantitatif pula, banyak putusan MK terkait sengketa hasil dalam Pemilukada menyatakan, bahwa klaim akan hasil yang valid oleh pemohon, mesti dapat mengubah hasil Pemilu itu sendiri.Selisih suara calon A dan B misalnya sebanyak 100 suara. Calon A ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU. Jika calon B hendak mengajukan gugatannya ke MK, maka calon B harus dapat menyatakan bahwa suara yang ia miliki lebih banyak dari calon A, misal ia lebih unggul 101 suara. Selisih 1 suara itu akan mengubah hasil Pemilu. Akan menjadi masalah, jika calon B hanya mampu membuktikan bahwa selisih antara calon A dan B adalah 90 suara, bukan 100 suara sebagaimana ketetapan KPU. Selisih 90 suara itu kendati memiliki derajat kebenaran dalam pembuktian di MK, namun ia tak dapat merubah hasil lantaran calon A masih unggul 10 suara dari calon B.Refleksi berbagai putusan MK dalam memutus banyak perkara perselisihan hasil pemilu, khususnya pemilukada itulah yang membuat Veri Junaidi menamakan MK sebagai Mahkamah Kalkulator. MK dinilai amat kuantitatif dalam melihat berbagai kasus sengketa hasil pemilu yang diadilinya.Dalam kasus sengketa pilpres saat ini, para ahli terbelah pandangan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari kesaksian yang mereka sampaikan di MK beberapa waktu lalu. Kelompok ahli pertama berpandangan, MK tak boleh lari dari koridor kewenangn konstitusionalnya untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu, bukan sengketa pemilu secara umum.Oleh itu, MK mesti menggunakan kacamata kuantitatif untuk dapat memastikan apakah klaim pemohon dapat mengubah hasil pemilu atau tidak.Kelompok ini memang menerima cara pandangan kualitatif untuk memastikan adanya pelanggaran yang tersruktur, sistematik dan massif (TSM). Namun, adanya pelanggaran yang TSM itu tetap harus dapat mengubah hasil Pemilu, jika tidak, maka domain penyelesaian pelanggaran itu bukan di MK, melainkan di Bawaslu dan aparatur pemilu lainnya.Kelompok ahli yang kedua berpandangan, MK tak mesti menjadi Mahkamah Kalkulator yang bekerja pada ruang kuantitatif an sich. MK mesti membangun ijtihad bahwa jika memang terjadi pelanggaran TSM, kendati secara kuantitatif tak mengubah hasil, maka MK harus berani menyatakan calon yang melakukan pelanggaran TSM itu melanggar hukum. Pelanggaran hukum itu membuat calon tersebut tak layak ditetapkan sebagai calon terpilih, atau setidak-tidaknya Pemilu yang telah digelar dinyatakan cacat hukum, karenanya mesti diulang.Pada 22 Agustus 2014 mendatang, MK akan memutus sengketa hasil pemilu dalam Pilpres 2014 ini. Kita akan lihat, apakah MK akan menjadi Mahkamah Kalkulator atau sebaliknya. Apapun itu, MK saat ini menjadi garda terakhir kita untuk mengetahui siapa capres-cawapres yang sah di mata hukum dan Konstitusi. Selamat bekerja MK. Wallahu'alam. (*)



Terkait#Mahkamah Konstitusi (MK)#Coretan Ketatanegaraan


Source from: banjarmasin[dot]tribunews[dot]com

Tweet

Jangan sampai ketinggalan postingan-postingan terbaik dari Portal Berita Online Kalimantan. Berlangganan melalui email sekarang juga:

Atau sobat juga bisa follow Portal Berita Online Kalimantan dengan mengklik tombol di bawah ini:

Artikel keren lainnya:

Ditulis oleh laso pada tanggal Monday, August 18, 2014