Pemilu Serentak Parpol Pun Mulai Sekarang Ubah Strategis

Pemilu Serentak Parpol Pun Mulai Sekarang Ubah Strategis

banjarmasinpost.co.id, jakarta - pascaputusan mahkamah konstitusi (mk) tentang pemilu serentak pada tahun 2019, partai politik diyakini akan mengubah strateginya mulai tahun ini.
musyawarah nasional (munas) dan kongres yang akan dilakukan partai politik nantinya tidak akan lagi hanya memilih ketua umum, tetapi juga menyiapkan calon presiden.
"pasca-tahun 2014 ini, parpol-parpol harus memilih calon ketum yang layak diajukan sebagai capres.
artinya figur dan partai akan mulai melebur," ujar ketua balitbang dpp partai golkar indra j piliang di jakarta, sabtu (25/1/2014).
sebelumnya, lanjut indra, masyarakat terbiasa memilih figur dalam pemilihan presiden.
pada konsep pemilu serentak, figur tersebut bisa berpeluang menjadi ketua umum.
"tidak seperti sebelumnya di mana ketua umum otomatis akan jadi capres.
dengan pemilu serentak, bisa jadi orang luar dengan figur kuat masuk ke partai dan diproyeksikan sebagai capres sekaligus ketua umum," katanya.
dengan penggabungan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden itu, ucap indra, biaya politik memang bisa ditekan.
kandidat capres yang biasanya baru mengucurkan dana menjelang pilpres pun akhirnya terpaksa mengeluarkan dana bersamaan dengan persiapan pileg.
pemilu serentakmk mengabulkan sebagian uji materi uu pilpres yang diajukan akademisi effendi gazali bersama koalisi masyarakat untuk pemilu serentak dengan putusan pemilu serentak pada 2019.
jika dilaksanakan di 2014, menurut mk, pelaksanaan pemilu dapat mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan uud 1945.
mk dalam putusannya menegaskan bahwa penyelenggaraan pileg dan pilpres tahun 2009 yang berlangsung tidak serentak dan sistemnya akan diulangi pemilu 2014 tetap dinyatakan sah dan konstitusional.
hanya, dengan keputusan pemilu serentak, diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pilpres dan pileg secara serentak.
dengan keputusan mk itu, maka syarat pengusungan capres-cawapres pada pilpres 2014 tetap berpegang pada uu pilpres, yakni 20 persen perolehan kursi dpr atau 25 persen perolehan suara sah nasional.
jika tak cukup, parpol mesti berkoalisi untuk mengusung capres-cawapres.



terkait    #pemilu serentak 2019


editor: halmien

sumber: kompas.
com






tweet
)
Source from: banjarmasin[dot]tribunews[dot]com

Tweet

Jangan sampai ketinggalan postingan-postingan terbaik dari Portal Berita Online Kalimantan. Berlangganan melalui email sekarang juga:

Atau sobat juga bisa follow Portal Berita Online Kalimantan dengan mengklik tombol di bawah ini:

Artikel keren lainnya:

Ditulis oleh laso pada tanggal Saturday, January 25, 2014