Semerbak Aroma Jatah Proyek

Semerbak Aroma Jatah Proyek

sampit, kongkalikong dalam pengerjaan proyek pembangunan di daerah tampaknya masih sulit diberangus.
efektif menekan potensi korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) dengan memberlakukan lelang pengadaan secara elektronik, celah lain masih terbuka lebar.
pengadaan dengan sistem penunjukan langsung (pl) alias tanpa proses lelang, dinilai masih kental aroma pembagian jatah atau kapling proyek oleh oknum tertentu.

kondisi inilah yang kini dikeluhkan sebagian pengusaha di kabupaten kotawaringin timur (kotim).
bahkan cukup mengejutkan, sebagian proyek pl tersebut justru dikuasai oleh orang yang tidak berprofesi sebagai kontraktor.

ketua gabungan pengusaha konstruksi indonesia (gapeksindo) kabupaten kotim, heriansyah mengatakan, hasil verifikasi pihaknya di lapangan bersama asosiasi lainnya, sekitar 75 persen proyek pl dikuasai oleh orang yang bukan berprofesi sebagai kontraktor.
“kami berharap ini perlu perhatian dari pemerintah daerah (pemda) ,” ujar heriasnyah, minggu (10/3).

heriansyah dengan lantang mengungkap informasi yang didapatnya bahwa pihak-pihak yang mendapatkan proyek pl tersebut mengatasnamakan pejabat pemerintah daerah, baik itu eksekutif maupun legislatif.
“kami yang berprofesi di bidang ini menanyakan mengapa proyek pl harus terjadi seperti ini.
kalau memang seperti itu ternyata benar, otomatis kami sangat dirugikan,” ungkapnya.

menurutnya, perlu keseriusan pemerintah daerah jika benar-benar ingin memberantas praktik nakal seperti ini.
dia meminta kepada instansi terkait, khususnya kentor perizinan terpadu yang mengeluarkan surat izin tempat usaha (situ) dan surat izin usaha jasa kontruksi (siujk)  agar berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (skpd) kabupaten kotim untuk melihat perizinan para kontarktor yang mendapatkan proyek pl tersebut, apakah legalitasnya memang benar atau sebaliknya.

“dari garis besar jumlah pengusaha kami dari data badan pusat statistik (bps) data tahun 2011, ada sekitar 250 perusahaan saja yang legal.
itu data yang lalu.
saya rasa sekarang lebih menurun lagi,” tandas heriansyah.

gapeksindo sangat menyayangkan praktik-praktik tidak sehat dan merugikan daerah ini masih saja terjadi.
“bagaimana kami mengarahkan anggota kami kalau seperti ini.
ootomatis nantinya akan terjadi jual beli proyek.
kalau itu terjadi, bisa kita bayangkan bagaimana kualitas proyeknya.
seperti bahasa yang saya sampaikan sebelumnya, proyek tersebut belum ditender tetapi kenyataanya sudah ditender duluan dan ini sudah jelas melanggar aturan,” tambahnya.

jika ini dibiarkan begitu saja, ucap heriansyah, maka nantinya akan berdampak kurang bagi baik para kontraktor dan bahkan pemerintah daerah sendiri.
“kami yang pengusaha jasa kontruksi setiap tahun harus mengurus izin perpanjangan dan itu memerlukan biaya sebagai pemasukan pendapatan asli daerah (pad) kotim,” ujarnya.

dia berharap para calo proyek yang mengatasnamakan pejabat kotim ini ditindak oleh aparat penegak hukum.
“kami gapeksindo, siap bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberantas hal tersebut, agar pembangunan di kotim maju berkembang sesuai dengan yang diharapkan sebagi pintu gerbang perekonomian di kalteng,” ungkapnya.

pemerintah daerah diminta lebih mengaktifkan peran dari instansi terkait, khususnya kantor perizinan terpadu untuk mengecek masalah ini.
“kita tidak perlu menuduh orang per orang karena setiap tahun perusahaan itu menurun, baik yang baru maupun diperpanjang.
persentasenya, dari segi perusahaannya pasti menurun.
kalau kita lihat dari animo dari instansi kok banyak sekali kontraktornya, kalau seperti itu kan aneh, tidak sesuai dengan riilnya,” tandasnya.

dia mengingatkan, jangan sampai nantinya setelah ada permasalahan di lapangan baru pemerintah daerah bertindak.
“kalau seperti ini banyak perusahaan yang bodong namanya, karena sekarang kalau tidak selektif surat menyurat bisa dipalsukan.
kalau untuk proyek yang melewati lpse (layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik) kita tidak mengkhawatirkannya, karena tidak mungkin salah, tepi yang pl ini yang harus jadi perhatian legislatif dan eksekutif jangan sampai terkesan ada pembiaran,” pungkasnya.
(co)
 
sumber: radarsampit[dot]net

Tweet

Jangan sampai ketinggalan postingan-postingan terbaik dari Portal Berita Online Kalimantan. Berlangganan melalui email sekarang juga:

Atau sobat juga bisa follow Portal Berita Online Kalimantan dengan mengklik tombol di bawah ini:

Artikel keren lainnya:

Ditulis oleh laso pada tanggal Tuesday, March 12, 2013