SAMPIT, Polemik dan saling menyalahkan antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dengan DPRD setempat soal belum terealisasinya pendidikan gratis, makin membuat masyarakat geram. Masyarakat berharap pihak eksekutif dan legislatif mencarikan solusinya karena masyarakat sudah telanjur termakan janji politik yang diumbar calon kepala daerah saat kampanye 2010 lalu.
Program pendidikan gratis seharusnya sudah terlaksana sejak lama. Program yang merupakan janji politik Bupati Kotim Supian Hadi saat mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kotim 2010 lalu sejatinya sudah diperhitungkan dari awal semua hambatan yang bakal muncul bersama solusinya.
Apabila program itu belum berjalan dan publik menagih, sudah menjadi tanggung jawab moral Supian selaku bupati yang dipilih karena janji politiknya, bukan malah melempar kesalahan kepada pihak lain. Apabila berani berjanji saat kampanye silam, harus berani menepati dengan merealisasikan janji itu meski banyak kendala dan hambatan.
“Bagi saya, begitu dia (Bupati, red) menjanjikan itu, dia harus siap melaksanakan janjinya itu dengan segala kendala yang dihadapi termasuk keterbatasan dana, karena begitu dia berjanji, dia sudah memperhitungkan keterbatasan dana. Jangan begitu mau merealisasikan, malah tidak bisa dan bilang dana terbatas atau APBD terbatas. Kenapa waktu mau jadi bupati itu tak dipertimbangkan dalam membuat program dan dalam memberikan janji politik. Kalau hanya berjanji, semua bisa,” kata pengamat hukum dan politik di Kotim Fachri Mashuri, Selasa (13/11).
Fachri berpandangan, pernyataan Supian yang terkesan menyalahkan DPRD justru menjadi pertanyaan publik. Pasalnya, menurut logikanya, DPRD diyakini tidak akan berani memangkas apabila anggaran yang diajukan disertai konsep yang jelas. Akan wajar apabila anggaran yang diajukan itu kemudian dipangkas jika tidak disertai konsep yang jelas mengenai program tersebut.
Selain itu, Fachri juga mempertanyakan mengapa Supian justru baru mengungkap hal itu ketika publik menagih janji politiknya, padahal, pemangkasan itu terjadi sejak tahun 2011 lalu. “Hal itu juga jadi tanda tanya, sudah dua tahun baru bilang dipangkas oleh DPRD. Kenapa tidak tahun lalu memohon maaf dan mengatakan tidak bisa melaksanakan pendidikan gratis karena dipangkas. Kenapa tidak dari dulu bicara begitu, kenapa begitu merebak dan masyarakat mempertanyakan program itu, baru diungkap bahwa DPRD yang memangkas,” katanya.
Menurut Fachri, seharusnya realisasi janji politik itu sudah mulai terlihat dan berjalan paling tidak dalam setahun pemerintahan Supian Hadi. Apabila kesulitan dalam penyusunan konsep pendidikan gratis, dia bisa menugaskan jajarannya untuk mengadopsi program serupa yang sudah terlaksana di daerah lain, misalnya dengan melakukan studi banding.
Dia mengambil contoh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang baru dilantik, namun, sudah memiliki konsep mengenai janji politik yang akan direalisasikan ke publik, misalnya, program kesehatan gratis yang direalisasikan dengan kartu jakarta sehat.
“Yang ada sekarang, sudah dua tahun berjalan, jangankan gratis, konsepnya saja tak ada. Saya curiga dulu pun (konsepnya) tak ada diajukan di anggaran DPRD. Selain itu, saat waktu ada diskusi publik di Radar Sampit, ternyata sampai detik itu, instansi terkait baru bicara bahkan mempertanyakan yang gratis itu apa saja,” katanya.
Mengenai kemungkinan pemangkasan akan dilakukan DPRD dalam APBD 2013 nanti, Fachri berpandangan, kalangan anggota dewan tidak akan berani memangkas program yang bersentuhan langsung dengan rakyat apabila konsep dan program yang dipaparkan jelas serta diperkuat dengan argumen dan tujuan yang ingin dicapai.
“Pasti dewan akan dukung apalagi itu menyangkut kepentingan rakyat, karena sangat bodoh DPRD kalau kalau sampai ada program rakyat yang sebenarnya dari segi pendanaan ada, namun dipangkas,” katanya.
Selain pendidikan gratis, Fachri juga mempertanyakan program lainnya yang juga menjadi janji kampanye, yakni kesehatan gratis. Menurutnya, program itu hampir serupa dengan pendidikan gratis, dimana hampir sebagian besar masyarakat Kotim belum menikmati program itu.
“Begitu berani berjanji harus siap melaksanakan itu, buat apa kita memilih pemimpin yang ternyata tidak tepat janji. Pendidikan gratis dan kesehatan gratis itu sangat ditunggu karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak,” tandasnya. (ign)
Sumber: radarsampit.net
Belum ada tanggapan untuk "Sulit Menagih Janji Politik, Butuh Realisasi Pendidikan Gratis Bukan Polemik"
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.