Menunggu Sanksi untuk Anggota Dewan Pemalas

SAMPIT, Ditundanya sidang paripurna di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akibat banyak anggota dewan yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas, seperti yang terjadi Senin (9/10) lalu, sudah sering terjadi dan terus berulang. Sayangnya, hingga kini belum ada sanksi tegas kepada oknum-oknum anggota dewan pemalas tersebut. Badan Kehormatan (BK) yang seharusnya bertugas memberi “pelajaran” kepada para wakil rakyat pemalas tersebut, juga seakan tak ada taringnya.

Ketua BK DPRD Kotim, Awai F Mattali belum bersedia mengomentari masalah itu. Dengan alasan masih berada di Yogyakarta karena ada urusan keluarga, Awai mengaku baru berkomentar setelah mempelajari masalah itu. “Maaf saya sedang berada di Yogyakarta, ada urusan keluarga, jadi belum bisa komentar karena belum tahu persoalan sebenarnya,” terangnya singkat.

Hal ini tentu cukup janggal lantaran tindakan indisipliner sejumlah anggota dewan sudah kerap terjadi, namun belum ada tindakan tegas dan disampaikan ke publik. Pasifnya BK ini dinilai juga berdampak pada penegakkan aturan tata tertib dewan termasuk kode etik anggota di lembaga tersebut, hal ini terbukti hingga kini belum kelarnya pembahasan mengenai tata tertib dan kode etik yang rancangan sudah dipersiapkan sejak lama.

Sementara itu, unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tampaknya juga kewalahan untuk mengurusi kedisiplinan anggota-anggota mereka. Tidak heran jika mereka tidak bisa melarang jika ada sikap masyarakat untuk menyerukan agar tidak memilih lagi anggota-anggota dewan yang dinilai malas menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Secara politis, posisi unsur pimpinan memang kurang kuat untuk bertindak terhadap oknum-oknum anggota dewan yang pemalas, karena itulah dibentuk Badan Kehormatan (BK) DPRD yang memang ditugasi mengawasi kinerja dan kedisiplinan para anggota dewan. Sayangnya, selama ini BK dinilai juga kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya sehingga tindakan indisipliner sejumlah anggota dewan hanya berlalu begitu saja tanpa ada tindakan tegas yang membuat efek jera.

Catatan koran ini, kendati masalah kedisiplinan anggota ini juga telah menjadi bahan evaluasi bagi masing-masing fraksi partai di lembaga tersebut, namun tetap saja tingkat kedisiplinan anggota masih terbilang rendah. Bukan hanya pada saat bertugas sehari-hari, pada saat rapat-rapat penting pun masih banyak anggota dewan yang tidak hadir tanpa ada alasan jelas padahal agenda rapat tersebut sangat penting untuk pembangunan daerah ini dan nasib masyarakat.

Saat ditemui sebelumnya, Ketua DPRD Kotim, Jhon Krislie yang juga Ketua DPC PDIP Kotim, menegaskan, masyarakat mempunyai hak memberikan penilaian kepada tiap anggota DPRD. Karena itu dia menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menilai masalah tersebut, termasuk jika masyarakat memutuskan tidak akan memilih lagi anggota dewan yang dinilai tidak aktif dan tidak menyuarakan aspirasi mereka.

“Anggota kita sudah diperingatkan jauh-jauh hari dan jika masih ada yang membandel atau tidak aktif, maka akan menjadi bahan evaluasi saat pengusungan (calon anggota legislatif) pada pemilu legislatif yang akan datang. Selain itu masyarakat juga silakan menilai dan silakan tidak usah dipilih lagi kader kami yang tidak aktif menjalankan tugasnya di dewan,” tegas Jhon Krislie.

Penegasan serupa juga disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Kotim, Supriadi. Politisi yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kotim ini menegaskan, tingkat keaktifan dan kedisiplinan kadernya, terutama dalam menghadiri sidang paripurna dan rapat pembahasan lainnya di dewan juga akan menjadi bahan evaluasi secara menyeluruh.

“Kami akan rapatkan dan evaluasi hal itu, dan kami tidak ingin kader yang duduk di DPRD malah tidak memberikan konstribusi apa-apa bagi masyarakat, apalagi sampai tidak aktif,” tegas Supriadi.

Lain lagi dengan Ketua Fraksi Gerindra, Yohanes Aridian. Kritikan keras terhadap kinerja DPRD Kotim belakangan ini disambutnya positif dan hal itu menurutnya memang perlu dilakukan sebagai kontrol terhadap kinerja mereka. Disamping itu, sorotan itu merupakan cambuk bagi setiap anggota dewan untuk mengoreksi keberadaannya masing-masing di lembaga perwakilan rakyat itu.

Dirinya pun mengakui, kalau belakangan ini tingkat kedisiplinan dan keaktifan anggota dewan, terbilang menurun drastis. Padahal lanjutnya, masih sangat banyak persoalan di daerah ini yang harus diselesaikan, termasuk oleh DPRD Kotim.

“Sorotan itu kita sambut positif, dan sebagai Ketua Fraksi Gerindra, kami juga sudah mengingatkan kepada anggota kami agar aktif, terutama dalam hal menghadiri sidang paripurna, serta rapat-rapat pembahasan lainnya. Bahkan kalau tidak hadir seperti di paripurna, kami siap namanya dipampang agar masyarakat bisa mengetahui,” tegas Yohanes. (gus)

Sumber: radarsampit.net

Tweet

Artikel keren lainnya: