Mafia Birokrasi Bebas Berkeliaran, Daerah Terus Dirugikan

SAMPIT, Mafia birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai masih bebas berkeliaran. Daerah terus dirugikan akibat ulah perilaku korup mafia birokrasi yang menggerogoti anggaran dan pendapatan daerah dalam waktu yang disinyalir sudah berlangsung lama. Makin suburnya mafia birokrasi tersebut disebabkan kepemimpinan yang kurang tegas dan penegak hukum yang tidak serius dalam memberantas korupsi.

Pengamat hukum di Kotim, Fachri H Mashuri mengatakan, indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di kalangan birokrat disinyalir sangat kuat. Nyaris semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) beraroma KKN, terutama di “lahan-lahan basah” yang memiliki banyak anggaran dan proyek. Selain itu, sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) juga tak luput dari sasaran mengeruk keuntungan pribadi.

“Indikasi adanya KKN dalam pengelolaan PPM merupakan salah satu yang bisa membuktikan itu (masih kuatnya pengaruh mafia birokrasi di Kotim), dan tidak menutup kemungkinan di instansi lain pun sama. Kemudian proyek-proyek pemerintah yang terbengkalai itu yang mengindikasikan adanya perilaku korup, dimana yang penting proyek jalan dan duitnya keluar,” kata Fachri baru-baru ini.

Catatan Radar Sampit, sejumlah kasus berbau korupsi sempat menyeruak di sejumlah instansi, misalnya, adanya pungutan liar yang disinyalir masuk kantong pribadi oleh oknum anggota satuan polisi pamong praja (Satpol PP) terhadap sejumlah pedagang dengan besaran yang bevariasi, pungutan liar berupa tagihan listrik yang sempat membebani PPM, dan proyek rehab di PPM yang disinyalir dikorupsi karena kualitas bangunan yang direhab buruk.

Selain itu, sejumlah kasus dugaan korupsi juga sempat disidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampit meski akhirnya penyelidikan dihentikan tanpa alasan yang jelas. Kasus tersebut diantaranya, laporan pertanggungjawaban (LPj) fiktif bantuan banjir tahun 2009/2010, dugaan korupsi pembangunan pasar parenggean, dan mafia PAD.

Menurut Fachri, perilaku korup di kalangan birokrat sudah sulit dihentikan karena dilakukan secara berjamaah oleh para birokrat korup. Lemahnya penegakan hukum baik oleh kepolisian maupun kejaksaan kian menyuburkan tradisi korup tersebut. Jika kondisi itu terus berlangsung, pembangunan akan cenderung melambat karena motivasi mafia birokrat tersebut hanya mengeruk keuntungan tanpa memikirkan kemajuan daerah.

Fachri menegaskan, apabila penegak hukum tegas dan hukuman yang diberikan kepada pelaku yang terbukti korupsi sangat berat, akan memberikan efek jera bagi para birokrat korup. Selain itu, pemimpin yang tegas juga diperlukan untuk mempersempit ruang para mafia birokrat tersebut menggerogoti uang negara dan sumber pendapatan daerah.

Bupati Kotim Supian Hadi kepada Radar Sampit sebelumnya mengungkapkan, telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah perilaku korupsi di kalangan jajarannya. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan inspeksi mendadak dan turun langsung ke lapangan tanpa sepengetahuan SKPD yang membidangi sektor pembangunan yang dikunjungi.

“Saya sengaja turun langsung menyerap aspirasi rakyat dan bertanya tentang program SKPD yang digulirkan untuk rakyat karena saya tidak ingin ada anggaran yang dikorupsi,” tegasnya beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Pengelola Pasar Mudjiono sebelumnya mengaku telah melakukan penertiban dan kalangan jajarannya yang selama ini membebani keuangan daerah, diantaranya melalui pungutan tagihan listrik para pedagang di luar PPM dan kios yang digratiskan. Namun, masalah itu tidak dibawa ke ranah hukum dan hanya penertiban secara internal.

“Yang ingin saya tertibkan adalah yang membebani PPM, kalau sudah sesuai aturan, PPM saya anggap clear permasalahannya dan saya tidak ingin menoleh kebelakang serta mencari siapa yang salah, tapi jika diminta keterangan oleh Kejaksaan saya siap memberikan keterangan apa adanya,” kata Mudjiono awal pekan ini. (ign)

Sumber: radarsampit.net

Friday, September 21, 2012