Urgensi Gedung Baru Dewan

BOLA panas digulirkan FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) terkait pembangunan gedung baru DPRD Kalsel. Lembaga swadaya masyarakat penelisik anggaran itu mengendus dugaan adanya mark-up pada proyek pembangunan gedung baru untuk para wakil rakyat tersebut. Sanggahan pun bermunculan mulai pejabat di Dinas Pekerjaan Umum di daerah ini hingga komunitas pengusaha yang bergerak di bidang konstruksi (Gapensi). Gubernur Rudy Ariffin pun ikut angkat suara meski dia mengaku belum mengetahui permasalahan lelang proyek gedung baru senilai Rp 7 miliar lebih itu. Sementara Sekdaprov M Arsyadi menyatakan tidak ada masalah dalam proyek tersebut alias clear.Lantas siapa yang benar? Kalau kita hanya mengukur dengan asumsi-asumsi yang normatif, tentu sulit untuk menilai siapa yang benar dari persoalan proyek tersebut. Dari sisi pemerintah (Pemprov Kalsel) sebagai pemilik proyek sekaligus pengelola anggaran, dan Gapensi tentu tidak masalah. Artinya, lelang proyek pembangunan gedung baru DPRD itu telah sesuai prosedural, dus berbagai ketentuan yang berlaku.Namun di mata FITRA yang dikenal kritis terkait soal penggunaan anggaran negara, ada ‘keganjilan’ dari proses lelang proyek tersebut. FITRA mengendus adanya keanehan pemenang proyek justru yang mengajukan penawaran tertinggi. Sedangkan beberapa perusahaan yang menawar dengan nilai rendah gagal memenangi proyek tersebut.Dalam situasi seperti ini, lebih pas kalau kemudian aparat hukum turun tangan menyelidiki adanya ketidakberesan proses lelang proyek gedung baru dewan seperti yang digulirkan FITRA. Dengan begitu nantinya bisa disimpulkan ada tidaknya penyimpangan.Namun, terlepas berbagai argumen teknis yang disuarakan masing-masing pihak, sebenarnya ada sesuatu yang perlu digarisbawahi dari pembangunan gedung baru DPRD Kalsel itu. Dalam logika paling sederhana, untuk apa membangun gedung baru kalau secara de-facto pusat pemerintahan di daerah ini sudah pindah ke Banjarbaru. Secara kasat mata, ‘Rumah Banjar’ yang saat ini menjadi tempat para wakil rakyat bekerja, pun masih sangat layak.Terlebih wakil rakyat yang terpilih melalui Pemilu yang selesai baru-baru tadi, jumlahnya tidak kemudian melonjak menjadi dua kali lipat dari jumlah hasil pemilu sebelumnya. Dengan jumlah wakil yang ada saat ini apa memang sangat urgen membangun gedung baru. Inilah sejatinya persoalan yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama.Besaran anggaran gedung baru dewan yang dialokasikan senilai Rp 7,8 miliar lebih itu, dari kacamata kepentingan jelas sangat tidak tepat. Akan menjadi sangat berguna jika anggaran sebesar itu dialokasikan untuk hal-hal yang lebih mendesak. Misalnya, membangun atau memperbaiki berbagai fasilitas umum yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sekali lagi kita melihat bahwa pemerintah (daerah) sebagai pengelola anggaran seolah tidak memiliki kepekaan yang kuat; mana yang sebenarnya menjadi prioritas, dan mana yang bukan prioritas. Jujur kalau boleh kita katakan, pembangunan gedung baru dewan itu bukanlah sesuatu yang amat mendesak. Jauh lebih mendesak memperbaiki banyak sekolah di daerah ini yang reyot dan tinggal menunggu roboh.Sulit untuk kita bisa memahami bahwa dengan gedung baru kemudian menjadikan para legislator di ‘Rumah Banjar’ menjadi lebih peka terhadap persoalan yang dihadapi rakyat. Fakta bahwa selama ini para wakil rakyat sudah kadung terlena dengan kehidupan parlemen yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Inilah realitas para legislator kita yang tidak pernah mampu memerankan dirinya secara paripurna sebagai kepanjangan tangan rakyat di parlemen.Sekadar mengingatkan saja, wakil rakyat ada terlahir dari rasa percaya dan ketulusan begitu banyak orang. Sayangnya, kepercayaan yang kemudian melahirkan amanah itu nyaris hanya seperti sebuah sebutan yang tak punya makna apa-apa di bilik-bilik parlemen. Para wakil rakyat menempatkan amanah pada strata kesekian dibanding setumpuk kepentingan yang jauh lebih menguntungkan mereka.Proyek gedung baru DPRD Kalsel sudah diamini melalui rapat paripurna. Harapan kita tentunya adalah apakah nantinya sebanding gedung baru dengan kualitas kinerja para anggota dewan yang baru ini. Kalau kinerja dan ketidakpekaan mereka terhadap rakyat tetap sama seperti yang sudah-sudah, percuma ada gedung baru. Jauh lebih baik membangun gedung opera sabun! (*)

Terkait#tajuk#markup gedung dewan

Source from: banjarmasin[dot]tribunews[dot]com

Thursday, September 25, 2014