Tim Tantang Pembuktian

Beranda » Tanpa Kategori » Tim Tantang Pembuktian

Tim Tantang Pembuktian

SAMPIT – Tudingan terhadap Tim Bahan Bakar Minyak (BBM) bentukan Pemkab Kotim yang diduga terlibat dalam penyimpangan BBM subsidi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memantik reaksi salah seorang anggota tim. Audi Valent, Ketua LSM Bongkar yang masuk dalam tim tersebut menantang pembuktian keterlibatan tim dalam praktik mafia BBM subsidi.

“Jadi, agar tudingan itu profesional dan tidak hanya melempar isu atau cuma koar-koar di media, seterusnya cuci tangan, sebaiknya sebutkan siapa oknum yang terlibat. Pasalnya, jika tidak isu ini nanti bisa membuat masing-masing anggota Tim BBM jadi saling curiga dan jadi fitnah dan tentunya akan merugikan,” kata Audi, Minggu (10/8).

Dalam pemberitaan Radar Sampit (8/8), munculnya dugaan keterlibatan Tim BBM disebabkan minimnya kerja tim tersebut dalam mengawasi distribusi BBM di Kotim. Pengamat Hukum dan Politik Fachri Mashuri menilai, ada unsur pembiaran terhadap penyimpangan BBM di Kotim yang marak. Ia menduga, perbedaan harga BBM bersubsidi dengan BBM tidak bersubsidi dimanfaatkan beberapa oknum, termasuk Tim BBM.

Audi menegaskan, tim itu terdiri dari lintas instansi dan lembaga, yakni TNI, Polri, Kejaksaan, Satpol PP, Kantor Perizinan Terpadu, Distamben, Dishubkominfo, dan LSM Bongkar. “Saya sangat menyayangakan atas tudingan yang tidak jelas itu, kalau kita membahas permasalahan BBM di Kotim ini sudah bukan menjadi masalah orang per orang, akan tetapi masalah bersama yang saat ini sudah kompleks dan perlu ada solusi,” tegasnya.

Audi juga meminta anggota DPRD Kotim tidak hanya menyalahkan. Apabila ada kinerja tim yang kurang, Tim BBM bisa dipanggil termasuk Pertamina dan pemilik SPBU. “Kalau cuma menyalahkan, tidak ada gunanya juga fungsi DPRD sebagai pengawasan,” katanya.

Selama ini, menurut Audi, anggota dewan sebenarnya tidak mengetahui permasalahan sesungguhnya terkait distribusi BBM subsidi di lapangan. Audi menegaskan, kalau yang dipermasalahkan kekurangan Tim BBM, tentu masih banyak kekuranganya, mengingat setiap razia yang dilakukan jarang sampai selesai.

“Saat BBM dibagikan di SPBU, tim sudah bubar. Kalau kita lakukan razia, para pelangsir tiarap dan kabur. Kalau kita tinggalkan, mereka kembali lagi. Jadi, kesannya kucing-kucingan,” katanya.

Audi menambahkan, Tim BBM tidak mungkin siap 24 jam di SPBU karena masing-masing instansi memiliki pekerjaan lain yang juga menumpuk dan harus diselesaikan. “Anggota dewan saya harap agar bisa turun di lapangan, cek tiap-tiap SPBU yang ada di Kotim ini. Apakah mereka tahu hampir semua CCTV di SPBU di Kotim ini tidak satu pun yang berfungsi. Nah, kalau seperti itu, panggil Pertamina, tanyakan apa penyebabnya hingga demikian. Saya rasa jika CCTV itu aktif, mudah bagi Pertamina mengawas setiap SPBU di Kotim dan tahu SPBU mana yang berbuat nakal,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Audi, alat pencatat nomor kendaraan di SPBU selama ini tidak pernah difungsikan. “Jika ingin menyelesaikan masalah ini secara serius, ayo kita cari solusinya bersama, jangan hanya saling menyalahkan,” tandasnya.

Tidak Adil

Sementara itu, penertiban penyimpangan BBM subsidi yang dilakukan Polres Kotim terhadap SPBU Norain dinilai sebagai tindakan pilih kasih dan berpihak. Pasalnya, secara kasat mata, penyimpangan BBM masih marak dan hampir terjadi di semua SPBU di Kotim.

“Kalau saya nilai, aparat kepolisian ini tebang pilih dalam melakukan penertiban. Padahal banyak SPBU yang melakukan pelanggaran, tetapi yang ditindak hanya SPBU Norain saja,” kata Fachri Mashuri, baru-baru ini.

Menurut Fachri, penindakan terhadap SPBU Norain terkesan hanya untuk memunculkan persepsi bahwa aparat tidak melakukan pembiaran. “Karena SPBU Norain ini yang banyak dikeluhkan, makanya langsung ditindak, sedangkan keluhan SPBU yang lain masih dianggap biasa-biasa saja,” ujarnya.

Perbaikan kinerja Tim BBM, menurut Fachri, sangat diperlukan, apalagi sejak awal dibentuk bertujuan untuk mengawal distribusi BBM bersubsidi agar sampai ke masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya, ketika sudah terbentuk justru tidak bekerja bahkan terkesan melakukan pembiaran.

“Harusnya Bapak Bupati langsung mengadakan evaluasi dan memberikan peringatan ke tim BBM, karena selama ini tidak efektif dan hanya membuang dana untuk operasional tim saja,” tegas Fachri. (co/tha/ign)

sumber: radarsampit[dot]net

Tuesday, August 12, 2014