Nuh Siapkan Konvensi UN

banjarmasinpost.co.id, jakarta - desakan agar mendikbud muhammad nuh mengundurkan diri dan penghapusan ujian nasional (un) kiat menguat.
aksi untuk memperingati hari pendidikan nasional, kamis (2/5), di banyak daerah, mengusung dua isu tersebut.
meski 'diserang' berbagai kalangan, nuh bersikukuh tidak akan mengundurkan diri.
dia berdalih yang berhak mengundurkan dirinya adalah presiden bukan perorangan atau kelompok.
sementara untuk penghapusan un, dia berjanji menggelar konvensi untuk menyatukan pendapat, september 2013.
pasalnya, selain yang menolak juga banyak kalangan tetap mendukung pelaksanaan un.
"kalau modelnya seperti ini, masih ada kontroversi yang membuat kota kehabisan energi dan kontraproduktif.
kami akan gelar konvensi yang melibatkan banyak pihak terkait kebijakan un.
insya allah ini menjadi konvensi nasional agar tidak saling menyalahkan," kata dia.
selain itu, pada agenda itu juga akan dilakukan perbandingan dengan negara lain.
"jadi, kita bandingan dengan un di negara lain untuk memastikan bahwa un bukanlah sesuatu yang aneh, yang seakan-akan tidak ada di negara lain," ujar nuh.
mengenai kekacauan persiapan un tingkat sma sederajat yang membuat pelaksanaannya di 11 provinsi tidak serentak, nuh mengatakan irjen kemendikbud sudah selesai melakukan investigasi.
namun, hasilnya akan dilaporkan dulu ke presiden susilo bambang yudhoyono.
"presiden yang minta dilakukan menginvestigasi, maka tata kramanya harus terlebih dahulu disampaikan ke presiden.
setidaknya saya bisa mengirim sms atau menelepon," tegas mantan rektor institut teknologi 10 november surabaya (its) ini.
ada tiga poin utama investigasi, yakni pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan, dan percetakan.
"yang sudah dilaporkan ke presiden adalah pelaksanaannya.
ini lebih terfokus di kemendikbud dan badan standar nasional pendidikan (bnsp).
nanti kalau terbukti ada kelalaian, siapa pun telah diamanatkan untuk diberi sanksi," kata dia.
nuh pun kembali meminta maaf karena terjadinya kekacauan itu.
dia mengaku sudah melakukan berbagai upaya, namun kondisi tersebut terjadi.
tak hanya itu, dia juga meminta publik tidak terus menyalahkan pelaksanaan ujian nasional.
"un hanyalah bagian kecil dari pendidikan," ujarnya.
ia mengatakan, masih banyak program pendidikan lainnya yang tidak kalah pentingnya dengan ujian nasional.
dia menyebutkan, bantuan operasional pendidikan (bos), beasiswa bidik misi, pembangunan dan perbaikan sekolah di daerah pelosok, serta tunjangan guru.
"setiap anak bangsa harus mendapatkan pelayanan pendidikan," kata nuh.
sebaliknya, wakil ketua dpd (dewan perwakilan daerah) laode ida mendesak komisi iii dpr melakukan audit secara komprehensif terhadap pelaksanaan un.
"audit ini penting dilakukan secara investigatif.
tidak boleh hanya dilakukan oleh internal kemendikbud," tegasnya.
dia menila carut marut pelaksanaan un terlihat dari distribusi proyek pengadaan dan lambatnya distribusi soal ujian.
"ini bisa menjadi alasan untuk evaluasi ujian nasional secara menyeluruh karena menggunakan dana yang cukup besar, yakni sekitar rp 600 triliun.
dpd sejak 2009 telah merekomendasikan penolakan un sebab, sistem tersebut dinilai bertentangandengan sistem pendidikan nasional dan sistem pedagogis.
selain itu memboroskan keuangan negara," ujar laode.
gayung bersambut.
juru bicara komisi pemberantasan korupsi (kpk) johan budi mengatakan lembaganya telah menaikkan status pengusutan kisruh un 2013 dari proses telaah ke tahap pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket).
komisi pun mulai mencari data dan dokumen terkait proses pelelangan.
"tim akan mengumpulkan bahan dan data dari berbagai pihak, baik dari kemendibud maupun pelapor.
kalau ditemukan ada indikasi tindak pidana korupsi akan dinaikkkan ke tahap penyelidikan," kata johan.
saat proses penyelidikan, tim akan mulai meminta keterangan berbagai pihak yang diduga mengetahui proyek tersebut.
"waktunya bisa sebulan, bisa juga sampai satu tahun," kata johan.
(tribunnews/kps/tik/dtn)

Source from: banjarmasin[dot]tribunews[dot]com

Friday, May 3, 2013