Suap Kuburan

Suap Kuburan

di saat dunia pendidikan tanah air disaput mendung kekacauan dengan tertundanya pelaksanaan ujian nasional (un)sma/smk/ma/smalb sederajat di 11 provinsi termasuk kalimantan selatan, rakyat kembali dikejutkan dengan berita kasus suap wakil rakyat.
suap kuburan mewah.
begitulah pemberitaan media massa yang beredar, atas tertangkap tangannya ketua dprd bogor, iyus j oleh kpk (komisi pemberantasan korupsi), beberapa hari lalu.
iyus adalah wakil rakyat dari partai demokrat, parpol berkuasa saat ini.
tak hanya objek suapnya yang membuat geleng-geleng kepala, yakni lahan kuburan, nilai suapnya pun tidak main-main.
iyus diduga menerima suap dari pt gerindo, perusahaan yang akan memanfaatkan lahan di desa tanjungsari, bogor untuk kuburan mewah itu, sebesar setengah miliar rupiah.
suatu angka yang bagi lebih dari 28 juta penduduk miskin di indonesia, sangat bernilai untuk meningkatkan kesejahteraannya.
dan sebanyak hampir 200 ribu penduduk miskin itu, adalah warga kalsel.
suara penduduk miskin yang mencapai lebih dari 11 persen dari seluruh rakyat indonesia ini pula, di antaranya yang melempangkan jalan orang-orang itu sukses meraih kursi kekuasaan.
namun, apa yang terjadi setelah menjadi anggota dewan yang terhormat? gaji besar, segala tunjangan dan fasilitas mewah yang diterima sebagai wakil rakyat, ternyata masih dirasa tak cukup.
padahal, itu juga berasal dari uang rakyat.
mereka digaji, bekerja untuk menyejahterakan rakyat.
andai masih ingat pada para konstituen dan rakyat, tentu praktik suap dan korupsi tidak akan terjadi.
uang dan kekuasaan telah menyilaukan, hingga membutakan mata dan membuat amnesia.
apa yang dilakukan wakil rakyat ini, kembali melukai rakyat negeri ini.
alih-alih menyejahterakan rakyat, memberi jalan bagaimana agar penduduk miskin bisa makan enak dan mempunyai tempat tinggal layak, atau memikirkan bagaimana nasib dunia pendidikan yang kian muram, justru praktik memperkaya diri sendiri yang gencar dilakukan.
belum lagi, rencana kenaikan bahan bakar minyak (bbm) yang akan diberlakukan pemerintah pada mei 2013 mendatang.
kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, diambil semata untuk menutupi apbn yang bocor di sana sini.
dalam kondisi seperti ini, lalu di mana suara para wakil rakyat?tidak heran, bila tingkat kepercayaan rakyat terhadap partai politik terutama parpol tertentu, kian menurun.
kepercayaan yang sepenuhnya diberikan, tidak dijalankan.
ibarat pepatah mengatakan, sekali lancung keujian maka seumur hidup orang tidak akan percaya.
apalagi sekarang, berlangsung verifikasi pencalonan anggota dpr, dprd provinsi, kabupaten/kota dari 16 april sampai 14 mei 2013, mampukah menyaring orang-orang yang memang layak menjadi calon wakil rakyat.
memang selanjutnya masih banyak tahapan yang akan dilalui, termasuk kampanye, hari h pencoblosan pada 9 april 2014, hingga penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tingkat nasional sampai kabupaten/kota pada 11 sampai 18 mei 2014.
dari banyaknya tahapan tersebut, tentu juga tidak ada yang bisa menjamin kalau orang-orang yang beroleh kursi tersebut bakal tidak mengikuti jejak iyus, maupun tersangka serta koruptor lainnya yang telah divonis hakim.
bijak memilih, tidak dibutakan dengan selembar uang saat pesta demokrasi, harga mati yang harus diperjuangkan agar tidak kembali menjadi objek penderita.
keberanian menentukan pilihan, menyuarakan kebenaran, dan menggugat ketidakadilan adalah rakyat itu sendiri.
rakyat menjadi kontrol atas segala keputusan, kebijakan yang dibuat wakil dan pelayannya.
jika demikian, tak akan ada lagi wakil rakyat dan abdi negara alias pegawai pemerintah yang bisa berleha-leha di kursi empuknya.
(*)


Source from: banjarmasin[dot]tribunews[dot]com

Tweet

Artikel keren lainnya: