Rakhmat Sebut Pemerintah Panik

banjarmasinpost.co.id, banjarmasin - penolakan terhadap rencana bph migas menjadikan kalsel sebagai daerah percobaan penerapan pembatasan waktu penjualan bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (spbu) terus bergema.
kali ini disuarakan anggota dprd kalsel, rakhmat nopliardy.
dia menegaskan perekonomian kalsel terancam lumpuh bila rencana itu direalisasikan.
selain itu, kebijakan tersebut kian memperlihatkan bahwa pemerintah pusat tidak mampu memberikan keadilan.
"kalau seperti itu, maka ekonomi akan lumpuh.
bayangkan jika angkutan umum harus mengisi pada malam hari, bagaimana mereka beristirahat.
jika siang kehabisan bensin apakah harus menunggu malam untuk mengisinya," katanya, sabtu (6/4).
dia juga mengatakan, percuma juga jika hanya kalsel yang dijadikan percobaan.
itu memperlihatkan ketidakadilan karena bbm merupakan hak seluruh warga negara.
"rencana itu menunjukkan pemerintah dan pertamina panik, tidak mampu menutupi kekurangan subsidi di kalsel.
oleh karena itu mereka memunculkan kebijakan baru, mengatur pembelian bbm subsidi pada pagi dan malam saja," tegas rahmat.
seperti diwartakan bpost, edisi kemarin, deputi bph migas ibrahim hasyim mengungkapkan adanya rencana mengatur penjualan bbm bersubsidi.
nantinya, spbu tidak secara bersamaan menjualnya.
bisa jadi ada spbu yang menjual bbm bersubsidi hanya pada pagi, tetapi ada juga yang menjualnya cuma di kala malam.
kalsel dipilih menjadi daerah pertama yang menerapkan karena tingkat konsumsi bbm bersubsidi cukup tinggi.
gubernur kalsel h rudy ariffin pesimistis kebijakan itu bisa menyelesaikan masalah.
bahkan sebaliknya justru membikin masalah baru.
oleh karena itu dia secara pribadi dan bersama gubernur se-kalimantan akan meminta kebijakan itu ditinjau ulang.
sementara rakhmat meminta sebelum direalisasikan, bph migas mempertimbangan banyak hal terkait.
"harus banyak pertimbangan.
jangan langsung menerapkan dan menjadikan kalsel sebagai daerah uji coba.
harusnya pertamina memberikan masukan tentang kondisi kalsel.
di sini tingkat permintaan premium bersubsidi antara 16 persen hingga 17 persen," tegasnya.
wakil ketua dprd kalsel, riswandi juga menyangsikan kebijakan bph migas itu bisa mengatasi antrean pembeli bbm bersubsidi dan menjamin kuota tidak jebol.
dia berpendapat sebaiknya uji coba tidak dilakukan di kalsel.
"kalsel ini sudah biasa sakit karena masalah bbm.
jika dijadikan daerah uji coba, sama juga bohong.
harusnya selesaikan masalah bukan menambah masalah baru, persoalan saat ini bukan dengan pengaturan pembelian tetapi justru disparitas harga yang mencolok dan menangani dugaan masih banyak pihak yang 'bermain' dalam distribusi bbm," ujar dia.
pengawas spbu soetoyo s, banjarmasin, sarkani mengaku tidak habis pikir terhadaprencana bph migas.
pasalnya, hal itu bisa membuat kondisi makin kacau.
"buka sepanjang hari saja diserbu, apalagi kalau hanya malam atau pagi saja.
antrean justru akan semakin panjang.
yang utama itu menambah pasokan dan gencar menggelar razia terhadap pelangsir," ujar dia.
(has)

Source from: banjarmasin[dot]tribunews[dot]com

Sunday, April 7, 2013