Dewan Terus "Todong" Eksekutif, Agar Serahkan DPA APBD 2013

sampit, untuk kesekian kalinya sorotan keras anggota dprd kotim dilayangkan ke pihak eksekutif pemerintah daerah (pemda) terkait dokumen pelaksana anggaran (dpa) yang belum diserahkan sejak ditetapkannya peraturan daerah (perda) mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) 2013, bulan januari lalu.
anggota dewan yang ada di dprd kotim hingga saat ini belum menerima dokumen pelaksana anggaran (dpa) tahun 2013 ,padahal dpa tersebut sangat penting untuk anggota dewan dalam memaksimalkan pengawasan terhadap semua program yang akan dilaksana kan tahun ini .
anggota komisi iii dprd kotim djunaedy drakel mengatakan, sejak dirinya menjabat sebagai anggota dprd kotim ini tidak pernah yang namanya dpa itu sampai di mejanya. “oleh sebab itu saya meminta kepada pihak eksekutif untuk segera menyerahkan, jika pun dpa itu tidak diserahkan ke dprd apa alasannya ,’’kata drakel yang juga politisi pkb tersebut .
dirinya mengatakan, sebelum menjadi dokumen dpa, pihaknya juga sudah bersama-sama dengan pihak eksekutif melakukan pembahasan rencana kerja anggaran (rka), sehingga wajar jika pihaknya pun meminta daftar pelaksanaan. “jadi aneh juga, buat apa dpa itu disembunyikanoleh eksekutif, dan tidak mau diserahkan ke dprd tegasnya.
dokumen itu menurutnya sangat penting bagi dewan untuk menjalankan fungsi pengawasan yang telah diamanahkan undang-undang. gunakanya agar realisasi pelaksanaan program bisa tepat sasaran dan sesuai dengan pembahasan ditingkat eksekutif dan legislatif.
selain beberapa anggota dewan yang menyuarakan hal ini, sebelumnya pun ketua dprd kotim jhon krisli juga mendesak pemerintah daerah untuk segera menyerahkan dpa tersebut, namun hingga saat ini masih belum diserahkan kepada dprd. hal ini otomatis membuat lembaga dewan kesulitan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap program pembangunan daerah yang telah disepakati secara bersama melalui musyawarah bersama.(ang)

sumber: radarsampit[dot]net

Sunday, February 17, 2013