Salah seorang teknisi listrik di Kantor Dewan Kota Palangkaraya sedang mengamati skring listrik di gedung dewan, karena listrik sering padam.
Baca Juga
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai kebijakan pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) mulai 1 Januari 2013 memberatkan beban rakyat.
"Membuat beban ekonomi masyarakat semakin berat," katanya, di Jakarta, Jumat (4/1/2013).
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan kebijakan kenaikan TDL secara bertahap hingga 15 persen pada pelanggan rumah tangga di atas 900VA dan beberapa sektor industri.
"Kebijakan ini sulit diterima jika tujuannya menekan angka subsidi listrik. Sebab, efek domino kebijakan ini banyak sekali, seperti harga kebutuhan barang rumah tangga naik," katanya.
Dia menambahkan kalangan industri dipastikan akan meningkatkan harga jual karena biaya produksi juga meningkat. "Jika pasar tidak bisa menerima produk dengan harga tinggi, konsekuensinya banyak pekerja yang dirumahkan, sebagai langkah efisiensi," kata dia.
Dia juga mengatakan akan terjadi inflasi tinggi jika pemerintah tidak bisa meningkatkan pendapatan negara. "Efek dominonya juga akan memicu tingginya inflasi," katanya.
Dia berpendapat untuk mengatasi efisiensi, harus dimulai dari tubuh pemerintah yakni Kementerian ESDM dan Perusahaan Listrik Negara. Berdasarkan data BPK pada 2012, inefisiensi PLN mencapai Rp 867 miliar dan Rp 37,6 triliun pada 2011.
"Belum lagi kontrol PLN terhadap pencurian listrik yang bisa merugikan lebih dari Rp 15 miliar yang ditambah dengan potensi kerugian akibat korupsi di tubuh PLN sendiri," katanya.
Menurut dia, evaluasi juga harus dilakukan terhadap Kementerian ESDM yang hanya menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2012 sebesar 10 persen, yaitu Rp 1,752 triliun dari Rp 16,286 triliun.
"Membuat beban ekonomi masyarakat semakin berat," katanya, di Jakarta, Jumat (4/1/2013).
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan kebijakan kenaikan TDL secara bertahap hingga 15 persen pada pelanggan rumah tangga di atas 900VA dan beberapa sektor industri.
"Kebijakan ini sulit diterima jika tujuannya menekan angka subsidi listrik. Sebab, efek domino kebijakan ini banyak sekali, seperti harga kebutuhan barang rumah tangga naik," katanya.
Dia menambahkan kalangan industri dipastikan akan meningkatkan harga jual karena biaya produksi juga meningkat. "Jika pasar tidak bisa menerima produk dengan harga tinggi, konsekuensinya banyak pekerja yang dirumahkan, sebagai langkah efisiensi," kata dia.
Dia juga mengatakan akan terjadi inflasi tinggi jika pemerintah tidak bisa meningkatkan pendapatan negara. "Efek dominonya juga akan memicu tingginya inflasi," katanya.
Dia berpendapat untuk mengatasi efisiensi, harus dimulai dari tubuh pemerintah yakni Kementerian ESDM dan Perusahaan Listrik Negara. Berdasarkan data BPK pada 2012, inefisiensi PLN mencapai Rp 867 miliar dan Rp 37,6 triliun pada 2011.
"Belum lagi kontrol PLN terhadap pencurian listrik yang bisa merugikan lebih dari Rp 15 miliar yang ditambah dengan potensi kerugian akibat korupsi di tubuh PLN sendiri," katanya.
Menurut dia, evaluasi juga harus dilakukan terhadap Kementerian ESDM yang hanya menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2012 sebesar 10 persen, yaitu Rp 1,752 triliun dari Rp 16,286 triliun.
Sumber: tribunews.com
Belum ada tanggapan untuk "Rakyat Sulit Terima Kenaikan TDL"
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.