Peran Pemerintah Daerah Masih Minim, Sinergitas Pemkab dan Pengusaha Wajib Diperkuat

SAMIPIT, Kondisi perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pada 2013 mendatang diyakini masih sangat baik. Namun, baiknya kondisi perekonomian dinilai belum mampu diimbangi dengan pemerataan pembangunan perekonomian. Karena itu, sinergitas yang selama ini masih lemah antara dunia usaha dan Pemerintah Kabupaten (Kotim) wajib diperkuat agar potensi besar yang belum termanfaatkan bisa mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Demikian garis besar diskusi bertajuk “Economic Outlook 2013 Kabupaten Kotim” yang digelar di aula gedung Biru Radar Sampit, Minggu (30/12). Diskusi tersebut menghadirkan pengamat hukum sekaligus pengacara dan aktivis LSM Sugi Santosa, dewan penasehat Apindo Kotim Gumarang, Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kotim Susilo, perwakilan Pemkab Multazam, pengusaha properti perumahan Irwan Tulus Sebekti, kalangan akademisi serta Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Diskusi dipandu Pemimpin Redaksi Radar Sampit, Ajid Kurniawan.

Gumarang mengatakan, pelaku usaha sejatinya bertindak sebagai lokomotif dalam pembangunan. Melalui peran pelaku usaha devisa negara dihasilkan. Karena itulah pemerintah bersama pengusaha harus serius membangun kerjasama yang baik dalam membangun perekonomian agar tidak hanya tumbuh tinggi, namun, terjadi pemerataan.

Menurut Gumarang, pembangunan perekonomian di Kotim masih banyak mengalami hambatan serius yang perlu dihadapi bersama. Kendala paling utama adalah masalah regulasi yang belum mendukung sepenuhnya dunia usaha untuk tumbuh dengan baik. Dia berpendapat, regulasi yang ada saat ini cenderung hanya untuk kepentingan politis yang sifatnya sesaat, sehingga dunia usaha tidak tumbuh dan berkembang dengan baik.

“Jujur saja, regulasi yang ada sekarang sebagian besar keluar karena desakan aspirasi, tanpa perencanaan yang matang untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya dunia usaha,” katanya.

Gumarang optimistis, investasi yang masuk di Kotim jika dikelola dengan baik dan ada kerjasama yang kuat antara pemerintah dan pengusaha, maka pertumbuhan dan pemerataan ekonomi akan berjalan berdampingan. “Dengan sinergitas yang baik, saya kira apapun yang berkembang sepanjang dilakukan regulasi semua akan positif. Kebijakan regulasi yang mendukung dunia usaha hendaknya jadi landasan agar tidak ditunggangi kepentingan tertentu, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dunia usaha sebagai lokomotif ekonomi,” jelasnya.

Susilo menambahkan, pelaku usaha di Kotim diharapkan bisa membangun kebersamaan untuk menata eknomi. “Jadi, bukan hanya sebagai penonton tapi produsen, sekaligus bagaimana memberdayakan masyarakat. Selain itu, juga diharapkan pemda bisa berdiskusi bagaimana memecahkan masalah ekonomi, setidaknya sama-sama membangun Kotim sesuai harapan,” kata Susilo.

Dosen Universitas Darwan Ali (Unda) Sampit, Herry menuturkan, peran pemerintah perlu diperkuat dalam membuat jaring-jaring pengaman untuk memperkuat perekonomian sebagai antisipasi terus tumbuhnya wilayah Kotim. Pendampingan terhadap pelaku usaha, terutama skala kecil wajib dilakukan.

Multazam menambahkan, pemerintah sudah bekerja cukup maksimal dalam membangun perekonomian. Hanya saja, faktor-faktor penghambat majunya sektor usaha kecil dan menengah perlu waktu lama diatasi. Faktor tersebut yakni kepercayaan, baik dari perbankan maupun jalur distribusi barang.

“Untuk menumbuhkan trust (kepercayaan) itu perlu waktu, termasuk bank dalam memberikan kredit usaha rakyat,” katanya.

Menurut Multazam, perilaku dan gejala perekonomian rakyat juga wajib dicermati. Jangan sampai masyarakat latah berusaha tanpa punya pondasi dan perencanaan yang kuat kedepannya. Dia mencontohkan masyarakat di wilayah selatan yang perlahan mulai beralih dari lahan sawah ke perkebunan sawit.

“Saya agak khawatir dengan perkembangan di daerah selatan, petani dan masyarakat mulai bergeser ke sawit. Saya khawatir perkebunan sawit yang dibangun di wilayah selatan karena latah dan itu berbahaya bagi ketahanan pangan,” tegasnya.

Sementara Sugi Santosa berpandangan, Pemkab Kotim belum memanfaatkan dengan baik potensi besar yang dimiliki daerah ini. Misalnya, untuk wilayah Samuda yang terkenal sebagai penghasil kelapa. Hingga kini produk ikutan dari hasil kelapa tersebut belum digarap Pemkab, padahal, produk ikutan seperti serabut kelapa dan produk lainnya yang bisa dihasilkan sangat potensial untuk menopang perekonomian, terutama di daerah itu.

“Kelapa itu produk ikutannya banyak. Ini yang tidak tergarap maksimal oleh Pemkab Kotim. Selain itu, di daerah pesisir potensi pertaniannya besar, tapi yang saya heran, tidak ada mesin penggilingan padi, daerah itu tidak dikembangkan sebagai potensi pertanian. Saya kira perlu perlu mekanisasi besar-besaran dilakukan di Kotim,” tandasnya. (ign)

Sumber : radarsampit.net

Tuesday, January 1, 2013