SAMPIT, Tidak sekadar mendengarkan keluhan masyarakat terkait masih tingginya biaya pendidikan, Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Jhon Krisli membuktikannya dengan turun ke lapangan, Rabu(14/11). Hasilnya, memang belum ada sekolah gratis di daerah ini.
Seperti diketahui, masalah pendidikan gratis ini belakangan menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, dua tahun sudah pemerintahan Bupati Supian Hadi dan Wakil Bupati Taufiq Mukri (Sahati), pendidikan gratis yang dijanjikan saat kampanye, belum juga terwujud. DPRD pun dituding ikut andil lantaran dianggap memangkas anggaran pendidikan yang diajukan pemerintah kabupaten, meski DPRD beralasan hal itu karena program yang diusulkan tidak jelas.
Kemarin, Jhon melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD). Adapun sekolah yang dikunjunginya diantaranya SMPN 1 Sampit, SMPN 2 Sampit, SMPN 3 Sampit, SDN 1 Sawahan, SD N 2 Mentawa Baru (MB) Hulu Ketapang, dan SD N 3 MB Hulu.
”Setelah saya berbicara dan meminta pandangan kepala sekolah terkait sekolah gratis, ternyata semunya tidak gratis. Gratis di sini adalah untuk belanja operasional sekolah, berarti ada biaya pribadi yang harus dikeluarkan oleh orangtua siswa untuk anak-anaknya, misalnya untuk seragam sekolah batik, baju olahraga. Yang gratis itu hanya untuk belanja operasional saja,“ ungkap Jhon usai sidak.
Menurutnya, program pendidikan gratis seharusnya sudah jelas mana saja yang digratiskan agar masyarakat lebih tahu dan tidak salah salah persepsi tentang arti kata gratis tersebut. Sementara informasi yang didapatnya dari sejumlah kepala dan komite sekolah, yang digratiskan saat ini hanya pada pos-pos tertentu.
“Dari beberapa pejelasan, kami melihat kemampuan keuangan idealnya untuk pendidikan gratis memerlukan Rp 1,5 juta per satu orang siswa per satu tahun. Untuk mengratiskan biaya yang dimaksud, dana dari pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), hanya memberikan Rp.710.000, maka kita perlu dana untuk meng-cover dana sebesar Rp 790.000 per satu orang. Ini kami melihat pendidikan gratis,” ujarnya.
Terkait permasalah anggaran tersebut, dia mengatakan, pada rapat gabungan pembahsan RAPBD tahun 2013, berdasarkan fungsi anggaran (budgeting), pihaknya akan melakukan pengkajian menyeluruh. ”Kita akan kaji hal yang yang tidak tercover dana BOS pusat, kita upayakan untuk masuk dalam RAPBD 2013 nantinya, untuk sekolah gratis ini,” ujar politisi PDIP ini memberi solusi.
Jhon membantah tudingan bahwa DPRD menghalang-halangi program pendidikan gratis. Sebagaimana yang diketahui pada tahun 2011, anggaran pendidikan sudah disepakati sebesar Rp 9 miliar dan pada tahun 2012 sebesar Rp 7 miliar.
“Tidak ada DPRD menghalang-halangi program pendidikan, karena apapun yang diprogram oleh bupati, kami sebagai wakil rakyat pada dasarnya setuju, namun kita harus melihat dari segi anggarannya, dulu apakah keuangan daerah ini mampu sementara untuk kebutuhan lain pun juga perlu. Oleh sebab itu kami meminta kepada bupati atau dinas teknisnya untuk memperjelas program tersebut dengan mebuat suatu peraturan bupati sehingga bisa tepat sasaran dan masyarakat yang benar-benar tindak mampu, bisa merasakannya,” tegas Jhon
Ditambahkannya, dengan dana yang sudah dialokasikan sebesar Rp 7 milar tahun ini, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau dinas terkait dalam efisiensi penggunaannya. Saat ini bisa diukur apakah dana itu berhasil dan efektif atau tidak, menjadi tanggung jawab dari dinas yang bersangkutan, karena DPRD sudah menyetujui anggaran tersebut.
Untuk tahun 2013, DPRD meminta kepada bupati jika ingin memprogramkan kembali pendidikan gratis, jangan hanya gratis saja tapi pendidikan yang berkeadilan. ”Sebesar apapun anggarannya jika keuangan kita mampu, kami tidak akan memangkas anggaran yang diajukan itu dengan catatan pendidikan yang gratis itu harus diperjelas. Selama ini banyak masyarakat belum tau apa yang digratiskan sementara yang terjadi masih ada pungutan-pungutan di sejumlah sekolah, baik itu saat penerimaan siswa baru atau pun pada saat kenaikan kelas,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Kotim Supian Hadi menegaskan, untuk tahun depan pihaknya akan berupaya pendidikan gratis bisa diwujudkan untuk meringankan beban masyarakat Kotim. “Yang pasti saya tetap minta dukungan DPRD Kotim. Kalau kita boleh jujur, pada pembahasan tahun 2011 kemarin untuk (APBD) 2012, Pemkab sudah memprogramkan anggaran untuk meringankan beban biaya bagi orang tua siswa di Kotim. Waktu itu mungkin, tidak tahu ada berbagai kendala atau apa, sehingga di DPRD itu dipangkas, ingat itu (belum terealisasinya pendidikan gratis) bukan (karena) Pemkab,” kata Supian kepada Radar Sampit, Senin (12/11). (ang)
Sumber : radarsampit.net
Belum ada tanggapan untuk "TIDAK GRATIS, Hasil Sidak Jhon Krisli ke Sekolah"
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.