SAMPIT, Meski mendapat sorotan tajam dari masyarakat, DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berencana tetap melakukan perjalanan dinas berupa studi banding tanpa terkendali. Parahnya, studi banding kali ini dilakukan tanpa mengetahui nama tujuan lokasi yang akan dipelajari sehingga terkesan serampangan dan tanpa perencanaan matang. Meski demikian, dewan bersikukuh studi banding dilakukan untuk kepentingan pembangunan di daerah.
Dari informasi yang diperoleh Radar Sampit, Rabu (24/10), anggota dewan yang akan berangkat studi banding adalah Komisi I dan Komisi III. Komisi I berencana studi banding ke Provinsi Bali untuk mempelajari standar rumah sakit berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Tabanan, Bali, dan soal kependudukan, sedangkan Komisi III berencana studi banding ke Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ketua Komisi I Marwan membenarkan bahwa pihaknya berencana melakukan studi banding ke Tabanan, Bali. Tujuannya adalah untuk mempelajari standar pelayanan BLUD rumah sakit di kabupaten tersebut. Namun, ketika ditanya nama rumah sakit yang akan dituju, Marwan tidak bisa menjawab, dia hanya menegaskan bahwa tujuan ke Tabanan sudah dirapatkan di Komisi I dan pihaknya juga telah mengundang pihak RS Murjani untuk bisa ikut serta.
“Tujuan kita (studi banding) untuk mempelajari masalah rumah sakit, terkait standar pelayanan BLUD (di Tabanan) agar pelayanan (RS Murjani Sampit) lebih prima,” katanya.
Menurut Marwan, pihaknya melakukan studi banding masalah rumah sakit karena permasalahan pelayanan di BLUD RS Murjani sempat dikritik, sehingga sebagai mitra kerja RS Murjani, Komisi I yang membidangi soal pelayanan di rumah sakit perlu mempelajari tentang standar pelayanan di daerah lain.
Ketika ditanya kenapa Bali yang dipilih, bukan rumah sakit di wilayah Kalimantan yang juga memiliki predikat bagus, Marwan mengatakan, hal itu berdasarkan kesepakatan anggota komisi I, selain itu, berdasarkan informasi yang diperoleh, BLUD di Tabanan merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. “Hasil yang diharapkan dengan adanya kunjungan kerja ini, BLUD milik Pemkab Kotim bisa didorong (seperti pelayanan di rumah sakit yang dikunjungi),” katanya.
Marwan juga mengaku pihaknya pernah melakukan studi banding ke BLUD rumah sakit di Tabanan, namun, tujuan saat itu hanya mempelajari pendirian status BLUD, bukan soal standarisasi pelayanan, sehingga soal standar pelayanan juga perlu dipelajari kembali ke daerah itu.
Marwan mengungkapkan, jika studi banding jadi dilakukan, pihaknya dijadwalkan berangkat pada 29 Oktober mendatang dan akan berada di Bali selama enam hari. “Tapi itu baru rencana, karena persetujuannya tergantung Sekwan dan pimpinan dewan,” katanya.
Terpisah, Ketua Komisi III Rimbun mengatakan, pihaknya juga merencanakan melakukan studi banding ke NTT untuk mempelajari soal bandara di daerah tersebut. Namun, sama halnya dengan Marwan, Rimbun juga tidak bisa menjawab ketika ditanya nama bandara yang akan dikunjungi untuk dipelajari tersebut.
“Rencananya kami memang mau berangkat, tapi belum final. Rencananya mau ke NTB (Nusa Tenggara Barat) untuk mempelajari masalah operasional bandara dan tata kota, tapi (keberangkatan) itu belum final,” katanya seraya menambahkan, jika jadi, pihaknya berangkat pada 29 Oktober 2012 nanti dan akan berada disana selama sekitar 4 – 5 hari.
Menurut Rimbun, NTB sengaja dipilih karena bandara yang dimiliki daerah itu sudah standar nasional, sehingga layak untuk dijadikan tempat studi banding. Diharapkan dari kunjungan itu, pihaknya bisa mempelajari tentang pengelolaan dan pembangunan bandara setempat agar bisa diterapkan di Kotim.
DPRD Kotim sebelumnya dikritik habis-habisan oleh sejumlah kalangan dan pengamat. Perjalanan dinas, baik studi banding maupun bimbingan teknis dituding hanya proyek jalan-jalan yang menghabiskan uang rakyat tanpa hasil dan manfaatnya bagi daerah. Pengamat ekonomi dan sosial politik di Kotim, Sukransyah Djamudin mengatakan studi banding yang dilakukan anggota dewan selama ini sudah kabur dan melenceng dari tujuan awalnya untuk meningkatkan pembangunan di daerah. Studi banding yang dilakukan hanya dijadikan alasan untuk jalan-jalan dan berwisata.
Habiskan Ratusan Juta
Apabila jadi berangkat, dipastikan studi banding berbau wisata dan plesiran para wakil rakyat tersebut akan menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah. Satu orang anggota dewan yang berangkat menghabiskan biaya paling sedikit Rp 2,5 juta per hari dengan tujuan kota wisata, sehingga jika dua komisi berangkat sekaligus, total anggaran yang dihabiskan sekitar Rp 265 juta lebih.
Jumlah tersebut merupakan asumsi yang diperoleh dari total anggota komisi yang berangkat dan lamanya studi banding dilakukan dikali biaya yang harus dikeluarkan per anggota dewan dengan tujuan kota tertentu. Kota yang dipilih oleh dua komisi tersebut merupakan kota kawasan wisata, sehingga anggaran yang dikeluarkan lebih besar dibanding jika dibanding studi banding ke daerah lain.
Dalam Peraturan Bupati Kotim Nomor 3 tahun 2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat eksekutif dan legislatif di Kotim, besaran anggaran perjalanan dinas anggota dewan ke luar daerah rata-rata lebih sejuta per hari, misalnya, tujuan Jakarta ditetapkan sebesar Rp 1.700.000, Balikpapan, Batam, dan kawasan wisata di Jawa atau Bali dan NTB sebesar Rp 2.287.500. Jumlah itu ditambah lagi dengan biaya tiket pesawat yang tidak ditetapkan dalam Perbup dan biaya representasi sebesar Rp 250 ribu untuk Jakarta dan Rp 187.500 untuk ibukota provinsi. (ign/ton)
Sumber : radarsampit.net
Belum ada tanggapan untuk "Dewan Kuras Ratusan Juta, Studi Banding Tanpa Mengetahui Nama Tujuan Lokasi"
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.