Guru SD Kelebihan 200 Tenaga Pendidik

BORNEONEWS-KELEBIHAN tenaga pendidik di Kota Palangkaraya bukan isapan jempol. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palangkaraya, Ikhwanudin menyebut untuk sekolah dasar (SD) saja sudah kelebihan 200 guru lebih.

Kondisi serupa juga terjadi di sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). Dia mengatakan kelebihan guru mulai dari SD, SMP, dan SMA sudah mencapai 400 guru dari total 3.557 guru se-Palangkaraya.

Tapi data itu belum final, karena pendataan yang dlakukan Disdikpora baru mencapai 7,7% dari 3.557 guru itu.

Fakta itu diungkapkan Ikhwanudin saat mengikuti hearing dengan Komisi III DPRD Palangkaraya, Rabu (26/9) dalam rangka menyikapi Surat Keputusan Bersama (SKB) Lima Menteri tentang Penataan dan Pemetaan Guru PNS.

Ironisnya, meski kelebihan guru, tapi sebarannya tidak mereta. Penempatan guru justru menempuk di kota, sedangkan di daerah pinggiran masih kekurangan guru.

Melihat kondisi ini Kementerian Pendidikan Nasional meminta kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk mendata ulang kebutuhan riil guru di setiap sekolah.

Menyikapi kelebihan guru, semua anggota Komisi III DPRD Palangkaraya sepakat untuk dilakukan moratorium mutasi tenaga pendidik. Ini tidak lain untuk menyelamatkan keuangan daerah.

“Jika tidak distop perahu kita (pemerintah kota) akan tenggelam, karena tidak mampu menampung (membiayai),” sebut Ketua Komisi III DPRD Kota Palangkaraya, Subandi.

Disdikpora dan dewan pendidikan juga sepakat dilakukan moratorium mutasi guru. Khusus masalah kelebihan guru, Subandi menyarankan kepada Disdikpora untuk memindahtugaskan mereka ke sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik, misalnya di sekolah swasta yang masih kekurangan guru.

Solusi lain, beberapa guru harus disekolahkan lagi untuk belajar mendalami ilmu kesenian atau ilmu teknologi informatika (TIK).

Sebab, meski sudah kelebihan guru, namun dibeberapa sekolah menurut Subandi msih ada kekurangan guru kesenian dan TIK.

Solusi ini menurut Subandi paling tepat ketimbang harus merekrut pegawai baru. Ditanya soal pendataan? Subandi meminta kepada Disdikpora harus cepat untuk menuntaskan pekerjaan rumah yang diamatkan melalui SKB lima menteri itu.

Sebab lengkap atau tidaknya masalah data kependidikan akan mempengaruhi cepat atau tidaknya turunnya dana dari pemerintah pusat seperti bantuan operasional sekolah (BOS) dan lainnya. (RI/B-7)

Sumber: Borneonews.co.id

Wednesday, September 26, 2012