Fadli Zon: SDA Kalteng Jangan Dikuasai Asing

PALANGKARAYA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fadli Zon mengatakan sumber daya alam yang ada di Kalimantan Tengah jangan sampai dimanfaatkan segelintir golongan terlebih dikuasai orang asing yang hanya mencari keuntungan.

"Pengelolaan sumber daya alam di Kalteng harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat bukan untuk memakmurkan segelintir golongan masyarakat atau pun perusahaan terlebih jika dikuasai orang atau perusahaan asing. Pemerintah Kalteng harus menguasai dan mengelola SDA yang ada untuk kemakmuran rakyat" kata Fadli Zon di Palangka Raya Sabtu.

Ia mengatakan perusahaan memang harus mendapat untung tetapi masyarakat juga tidak boleh dirugikan sehingga pemerintah dalam melakukan pengelolaan perlu membuat aturan yang jelas dan tegas.

"Jadi investasi-investasi yang ada harus berlandaskan pada semangat untuk memakmurkan rakyat bukan memakmurkan golongan. Tidak bisa serta merta hanya perusahaan saja yang menguasai tanah-tanah dan sumber daya alam yang ada di Kalimantan Tengah ini. Pemerintah harus membuat aturan yang tegas untuk hal itu" katanya.

Saat dikonfirmasi langkah DPR-RI dalam memperjuangkan Kalteng Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan memang itu pekerjaan eksekutif. Tetapi mengingat keadaan geografis Kalteng yang sangat luas Pemprov Kalteng harus lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur.

Kalimantan Tengah memiliki luas 157.983 km dan terletak di wilayah yang dulunya dikenal dengan sebutan Pulau Borneo. Provinsi yang berjuluk Bumi Tambun Bungai itu terbagi atas 13 kabupaten dengan satu ibu kota provinsi yakni Palangka Raya.

"Saya kira yang harus diutamakan ialah pembangunan infrastruktur saya mendorong itu. Kalteng ini sangat luas jadi bagaimana konektifitas yang ada baik itu di darat atau air harus betul-betul bisa terealisasi" katanya.

Ia mengatakan jika infrastruktur sudah siap maka kesejahteraan masyarakat pun akan mengikuti karena jika akses menuju tempat tujuan lebih mudah dan cepat akan berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat.

"Pemerintah harus mampu mempercepat pembangunan proyek-proyek antar wilayah dan antar provinsi karena hal ini sangat vital dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat" katanya.

Saturday, March 28, 2015