Tuntut Keterbukaan Informasi Pemilu

banjarmasinpost.co.id, banjarmasin - komisi informasi pusat (kip) ri meluncurkan peraturan komisi informasi 1 tahun 2014 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu.
peluncuran itu turut dihadiri oleh ketua kpi dan ketua bawaslu dan komisioner kpu.
ketua kip, abdul hamid dipopramono menuturkan, komisi informasi memandang perlu untuk memberikan jaminan dan perlindungan atas keterbukaan informasi penyelenggaraan pemilu.
panwaslu kota banjarmasin, aries mardiono mengatakan setiap lembaga yang menggunakan dana apbn maupun apbd, maka wajib untuk terbuka kepada publik.
sebagai bagian tanggungjawab penggunaan anggaran negara.
transparansi terkait dfengan anggaran ataupun tugas dan fungsi dan hasil kerja yang dilakukan.
ketika wartawan ataupun pihak lsm bertanya, maka wajib untuk memberikan informasi tersebut.
namun, harus digarisbawahi, selama informasi yang diberikan bukan merupakan rahasia negara.
serta terlapor dari kasus pelanggaran yang tidak dibuka secara vulgar.
"ke depan dengan adanya komisi informasi, siapa yang tidak terbuka kepada publik, bisa disengketakan," tandasnya.

terkait #pemilu 2014

baca juga

bukan ajang caci maki

jika golput harus memilih

akankah di tarkam saja

dana (haram) kampanye

pemilih perempuan, pasar yang menggiurkan dalam pemilu

penulis: restudia

editor: edinayanti

sumber: banjarmasin post

tweet
)
Source from: banjarmasin[dot]tribunews[dot]com

Thursday, March 20, 2014