Dinamika Politik Populis

oleh: arif noviantoanalis manajemen & kebijakan publik di fisip ugm, dan pegiat di map corner-klub ugmpopulisme merupakan sebuah problematika yang dilematis di dalam aras demokrasi seperti sekarang ini.
di indonesia sekarang ini, banyak muncul tokoh-tokoh yang dianggap populis seperti joko widodo (jokowi), tri rismawati ataupun dahlan iskan.
artinya semakin suatu negara terjerembab di dalam badai krisis yang besar, maka di sana rakyat akan mencari-cari para pemimpin yang dianggap populis.
dalam konteks demokrasi saat ini, ketika suatu masyarakat tak memiliki kepemimpinan, maka yang terjadi adalah kekacauan dan tak adanya manajemen konflik.
posisi populisme di sini adalah sebuah seperangkat kepercayaan masyarakat akan pemimpin yang dianggap dapat mengangkat hidup mereka.
merujuk pada kamus besar bahasa indonesia (kbbi), istilah populisme ini dimaknai sebagai “paham yg mengakui dan menjunjung tinggi hak, kearifan, dan keutamaan rakyat kecil”.
namun yang perlu mendapatkan penekanan di sini adalah bahwa kepopuleran bukanlah satu bagian dari populisme.
itu, ketika kepopuleran tersebut tak terejawantahkan melalui kepemimpinan yang membela rakyat kecil dengan seperangkat kebijakannya.
seperti contoh bahwa olga saputra ataupun raffi ahmad tak dapat dipungkiri adalah sosok yang populer, namun mereka bukanlah termasuk di dalam populisme ini.
kepemimpinan populisdari kacamata neoliberal, populisme ini dianggap sebagai semacam penyakit yang merusak representasi demokrasi ini sendiri.
hal tersebut terjadi karena populisme sebagaimana menurut meny dan surel (2002) dianggap sebagai bagian dari patologi demokrasi.
karena, populisme ini sering membuat terjadinya keputusan yang terkesan dipaksakan atau disorientasi tujuan, sebagai akibat demi meraih kepentingan politik pencitraan untuk kepentingan politik elektoral, propaganda dan kharisma personal untuk menarik konstituen.
artinya, dengan populisme ini membuat seorang pemimpin dianggap akan menjadi cenderung mendahulukan kepentingan pribadinya (untuk membentuk citranya di mata rakyat), daripada demi kepentingan mendasar rakyat yang sebenarnya harus segera dijalankan.
kenyataan tersebutlah dianggap akan membentuk tirani mayoritas dan membuat kaum populis menjadi cenderung tidak demokratis atau tidak pluralis terhadap kaum minoritas.
maka menurut pandangan kaum neoliberal ini di sanalah akan tumbuh kediktatoran.
akan tetapi, bila dianalisis lebih mendalam dengan melihat konteks ekonomi politik pada dinamika demokrasi liberal dan kapitalisme kontemporer sekarang ini, maka politik populis ini adalah sebuah nafas atau harapan baru bagi masyarakat kecil.
itu terjadi karena melalui populisme inilah bagian dari perjuangan politik rakyat untuk menumbangkan oligarki di lingkaran kekuasaan yang menjadi parasit demokrasi yang telah berdiri selama ini.
hal tersebut terjadi karena tanpa adanya pemimpin yang populis, maka sistem oligarki yang telah berkuasa akan sulit ditumbangkan.
itu karena tanpa pemimpin populis, maka rakyat tak bisa bersatu, ketika di satu sisi saluran partai macet total.
makanya, dengan populisme inilah akan memunculkan sebuah kekuatan sebagai representasi rakyat untuk menumbangkan sistem oligarki yang cenderung bersifat koruptif itu, serta membebaskan demokrasi dari parasit-parasit elitisme yang menggerogoti indonesia sekarang ini.
akan tetapi, di satu sisi suatu fenomena para pemimpin yang populis di mata rakyat malahan akan dapat menciptakan depolitisasi serta kekecewaan, ketika pemimpin yang populis tersebut tak mampu menjalankan kepemimpinan politik yang kuat.
artinya, pijakan idiologis, penerjemahan siapa kawan dan siapa lawan politik serta berbagai program yang jelas harus menjadi pegangan untuk mencapai sebuah kepemimpinan politik.
tanpa memiliki jiwa kepemimpinan politik, maka para pemimpin populis tersebut akan diombang-ambing oleh dinamika kepentingan politik yang lebih kuat darinya.
pada akhirnya akan menciptakan ledakan kekecewaan yang besar terhadap rakyat, karena kepercayaan yang mereka berikan ternyata cenderung tak dapat terpenuhi.
hal tersebut dapat disebut sebagai pseudo-populis yang sangat didambakan neoliberalisme.
mengawal arah populismemelihat kenyataan tersebut, maka dalam iklim ekonomi politik di indonesia sekarang ini, kita dapat berkaca dari kekuatan politik populis di venezuela.
melalui kekuatan politik populis yang didukung dengan kepemimpinan politik yang kuat, seorang hugo chavez di venezuela berhasil menggulingkan kekuatan oligarki politik dari partai acción democrática and copei yang hampir 50 tahun bergantian berkuasa dalam pemilihan umum secara demokratis pada 1998.
situasi hilangnya kekuatan kepemimpinan populis akhir-akhir ini di venezuela akibat meninggalnya chavez, tak pelak membuat kekuatan persatuan rakyat menjadi sedikit goncang.
hal tersebutlah yang dimanfaatkan oleh kubu oposisi untuk merongrong pemerintahan, sehingga menimbulkan konflik politik sekarang ini.
artinya kekuatan populis ini sangat penting untuk menjadi semacam idiologi perlawanan rakyat melawan oligarki.
akan tetapi bagaimana konteks populisme di indonesia sekarang ini?pada pemilu 2014 nanti, jokowi digadang-gadang oleh berbagai kalangan sebagai pengemban kekuatan populisme ini.
apalagi setelah secara resmi ia mendapatkan mandat untuk mencalonkan diri sebagai presiden.
dengan elektibilitasnya yang tinggi berdasarkan berbagai hasil survei dari lembaga-lembaga politik, membuatnya hampir sudah pasti memenangkan pemilu 2014 nanti.
namun, yang menjadi sangat berbahaya adalah ketika rakyat menyandarkan harapan mereka secara berlebihan terhadap pemimpin populis ini, tanpa adanya kontrol dan sambungan aspirasi.
maka yang terjadi tak lain adalah depolitisasi yang cenderung destruktif.
maka gerakan rakyat secara berkesadaran harus menjadi representasi utama, untuk bagaimana dapat mengontrol kekuatan populisme agar tak salah arah dan tak keluar dalam lingkaran kepentingan politik massa rakyat ini.
di sanalah kekuatan populisme menjadi sebuah kekuatan pembebasan, karena sandaran utamanya bukan pada ketokohan, akan tetapi pada kekuatan yang besar dari basis rakyat itu sendiri.
selain itu, kediktatoran dari pemimpin populis ini tak akan terjadi, ketika diimbangi kekuatan politik rakyat (civil society) yang kuat dan berkesadaran.
(*)

terkait #opini publik

baca juga

korupsi dan kekuasaan

minimal hidayatullah pahlawan daerah

jika golput harus memilih

meningkatkan kualitas ikhlas beramal

pimpinan perguruan tinggi harus mumpuni

editor: dheny

sumber: banjarmasin post edisi cetak

tweet
)
Source from: banjarmasin[dot]tribunews[dot]com

Saturday, March 22, 2014