Teras: Kalimantan Perlu Kebijakan Khusus

banjarmasinpost.co.id, palangkaraya – desakan adanya desentralisasi dan otonomi konkret bagi kalimantan, disuarakan gubernur agustin teras narang.
itu didasarkan pemikiran, kesenjangan yang terjadi saat ini sudah semakin jauh dibanding pulau jawa.
hal ini disampaikan teras kepada bpost, senin (10/2/2014).
alasannya, lima provinsi di kalimantan (kalteng, kalsel, kaltim, kalbar, dan kaltara) mempunyai sumber daya alam yang melimpah.
baik minyak, gas, mineral, batubara, hutan, dan sebagainya.
“rakyat di kalimantan memerlukan kebijakan khusus dari pemerintah untuk membangun daerah dan menyejahterakan rakyatnya,” tulis teras.
kebijakan khusus dimaksud bukan otonomi khusus sebagaimana diberikan kepada daerah lain.
dikatakan, kalimantan membutuhkan kebijakan yang didasarkan pada kewenangan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu dalam bidang tata ruang, infrastruktur, kehutanan, ekonomi kerakyatan, bagi hasil, pendidikan dan kesehatan, serta rekrutment aparatur sipil daerah (d/h pns).
jika kebijakan khusus ini tidak diberikan dan tidak mendapat perhatian pemerintah, 5 provinsi di kalimantan tidak akan mampu berkembang dan sejahtera.
kesenjangan dengan daerah lain di indonesia, terutama pulau jawa akan makin menjauh, apalagi dibandingkan dengan wilayah malaysia dan brunei darussalam yang berada satu pulau dengan lima provinsi kalimantan.
“keinginan ini tidak dasarkan kecemburuan atau apa pun juga, tapi tiada lain adalah semangat dan tekad guna makin memperkuat nkri.
dengan adanya kebijakan desentralisasi (pelimpahan kewenangan) dana otonomi daerah yang konkret, konsisten dan konsekuen dari pemerintah, diyakini rakyat di kalimantan akan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan di negara kita umumnya dan rakyat kalimantan khususnya,” timpal teras.

terkait #desentralisasi dan otonomi kalimantan

penulis: mustain khaitami

editor: edinayanti

sumber: banjarmasin post

tweet
)
Source from: banjarmasin[dot]tribunews[dot]com

Monday, February 10, 2014