Jadi Pahlawan Kesiangan

Jadi Pahlawan Kesiangan

hampir semua warga negara indonesia tentu berharap agar pemilihan umum legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2014 berlangsung mulus, menjadi pemilu yang jujur dan adil.
sangat disayangkan, jika pemilu yang digelar menggunakan uang rakyat teramat besar ini tidak terlaksana dengan baik.
jelang pemilu 2014, persoalan kecil sekalipun bisa mendapat atensi, lalu memantik reaksi luar biasa besar dari partai politik (parpol).
bahkan, tak jarang, reaksi yang diberikan berlebihan dan cenderung lepas dari esensi persoalan yang sebenarnya.
satu persoalan disikapi dengan pernyataan keras di media, menunjukkan seolah-olah sebagai orang atau golongan paling depan membela kepentingan khalayak.
padahal, kalau ditelisik lebih jauh, belum tentu pernyataan sesuai dengan kenyataan.
apa yang disampaikan saat ini sebenarnya bisa saja bertentangan dengan yang pernah disampaikan ke umum di masa lampau, sebulan, dua bulan atau enam bulan lalu.
makin dekat hari pencoblosan, perang pernyataan semakin sering dihelat di media.
kalau masyarakat tak pintar-pintar memilah dan memilih informasi yang diperoleh dari beragam media, maka bisa dipastikan mudah terpengaruh.
ujung-ujungnya, masyarakat lupa, bahwa tahun ini adalah tahun politik, apa pun bisa dipolitisasi demi keuntungan golongan dan pribadi.
batasan antara perjuangan dengan kepentingan memang beda-beda tipis.
ada beberapa contoh politisasi persoalan.
seperti yang tengah hangat jadi polemik saat ini yakni dana saksi dari parpol di tempat pemungutan suara (tps) bakal dibiayai negara rp 685,03 miliar, atau tiap saksi dapat rp 100 ribu per hari.
jika rencana ini disetujui, 12 partai politik peserta pemilu 2014 masing-masing mendapat sekitar rp 54,5 miliar untuk membayar saksi mereka di tiap tps.
peserta pemilu 2014 pun terpecah pendapat.
ada yang mendukung, tak sedikit pula yang menolak.
bagi yang mendukung, menganggap dana saksi untuk parpol sangat membantu karena tidak semua partai politik tergolong tajir.
adapun alasan untuk menolak lebih banyak lagi.
di antaranya kemandirian parpol, dana itu rawan disalahgunakan, kemudian rawan kebocoran.
mekanisme penyaluran dana dan lain-lain juga menjadi dasar penolakan.
anehnya, ketika pembahasan dana saksi parpol makin memanas, justru siapa yang mengusulkan menjadi kabur.
saling tuding pun terjadi.
tak tanggung-tanggung, dpr, kemendagri dan bawaslu saling melempar.
kemendagri menyebut bawaslu yang mengusulkan, sementara bawaslu menyebut dana saksi untuk parpol tidak masuk dalam rencananya.
adapun komisi ii dpr sebagai representasi partai politik, justru menuding usulan dana saksi parpol itu datangnya dari pemerintah.
sebenarnya siapa yang mengusulkan dana saksi parpol ini? tak ada pihak yang mengaku, lalu dengan ksatria mengacungkan jari telunjuk sebagai tanda pengakuan atas usulan yang dihebohkan oleh kalangan tertentu ini.
satu hal yang cukup menggelitik, kenapa dana saksi untuk parpol baru dipermasalahkan saat ini, ketika usulan sudah di meja menteri keuangan? kenapa tidak dibahas detail, disoroti, lalu kalau tidak setuju langsung ditolak saat masih dibahas antara bawaslu, kemendagri dan komisi ii dpr?memang, politik itu sulit diprediksi.
politik bisa berubah dengan cepat dan tiba-tiba, tergantung kepentingan dan menguntungkan.
ketika angin bertiup ke barat, arus politik dapat saja mengarah ke timur, karena arah ini dianggap lebih menguntungkan.
namun, bukan berarti semua hal lalu dipolitisasi.
setidaknya parpol dan caleg bisa bersikap lebih elegan.
jangan mencari untung materiil dan immateriil saat mendekati hari h pencoblosan tapi malah membikin kacau kesepakatan yang telah dibahas bersama perwakilan parpol itu sendiri.
terlepas bahwa dari dana saksi untuk parpol ini rawan penyelewengan dalam pendistribusiannya.
walaupun umpama usulan memang bukan dari parpol, tapi alangkah elegan jika saat ini yang disoroti adalah bagaimana dana itu didistribusikan.
sebab, saat ini bukan lagi esensinya adalah sumber dana karena sudah dibahas sebelumnya.
jangan jadi pahlawan kesiangan, baru teriak menolak ketika sudah kadung diputuskan bakal dibagikan.
(*)


terkait    #pemilihan presiden (pilpres)   #pemilihan umum legislatif (pileg)   #pemilu 2014   #tempat pemungutan suara (tps)

baca juga



khittah nu dan pemilu 2014


gita wiryawan mundur


kontroversi dana saksi pemilu


guru dan mobilisasi massa pemilu 2014


menelisik nasib partai islam






editor: dheny

sumber: banjarmasin post edisi cetak






tweet
)
Source from: banjarmasin[dot]tribunews[dot]com

Tweet

Jangan sampai ketinggalan postingan-postingan terbaik dari Portal Berita Online Kalimantan. Berlangganan melalui email sekarang juga:

Atau sobat juga bisa follow Portal Berita Online Kalimantan dengan mengklik tombol di bawah ini:

Artikel keren lainnya:

Ditulis oleh laso pada tanggal Tuesday, February 4, 2014