Gubernur Deadline Para Bupati

banjarmasinpost.co.id,banjarmasin - komisi pemberantasan korupsi (kpk) mulai mengendus adanya ketidakberesan penerbitan izin usaha pertambangan (iup) yang banyak dikeluarkan bupati kepala daerah di kalimantan selatan.
lembaga penelisik kasus-kasus korupsi itu pun meminta gubernur kalsel mengumpulkan data-data iup yang banyak dikeluarkan sejumlah bupati di wilayahnya.
berdasar informasi, data iup yang telah dikeluarkan bupati jumlahnya mencapai ratusan buah.
kpk secara khusus ‘memanggil’ 12 gubernur di indonesia, termasuk gubernur kalsel rudy ariffin, belum lama tadi.
pemanggilan 12 gubernur itu terkait royalti izin usaha pertambangan (iup) mineral dan batu bara yang dikeluarkan pemerintah daerah.
berdasar hal itu pula, gubernur rudy ariffin mengingatkan para bupati di daerahnya mengumpulkan data-data iup yang telah dikeluarkan.
rudy bahkan memberi deadline pada 16 februari 2014 data-data iup diserahkan lebih dulu ke pemprov kalsel.
berita selengkapnya silakan simak banjarmasin post edisi cetak jumat (14/2/2014)

terkait #gubernur deadline bupati

editor: sigit rahmawan abadi

sumber: banjarmasin post edisi cetak

tweet
)
Source from: banjarmasin[dot]tribunews[dot]com

Friday, February 14, 2014