Rieke: Kalau Perlu Sita Harta Presiden

banjarmasinpost.co.id, jakarta - anggota komisi ix dpr ri, rieke diah pitaloka mengungkapkan, pekerja tambang bisa saja menuntut penyitaan harta kekayaan presiden susilo bambang yudhoyono untuk pesangon bila terbukti phk massal yang terjadi saat ini di sejumlah besar perusahaan tambang kesalahan pemerintah.
"ketidaksiapan pemerintah dalam menghitung dan mengantisipasi dampak dari pelarangan ekspor terhadap industri tambang nasional bisa dijadikan dasar pekerja tambang, menuntut pemerintah bertanggung jawab," papar rieke, sabtu (18/01/2014).
"kalau perlu, sita aset presiden untuk pesangon pekerja tambang," imbuhnya.
hal tersebut diungkapkan rieke menanggapi fenomena pemutusan hubungan kerja 585.
527 pekerja tambang.
yang tersebar di 1.
954 perusahaan tambang yang terdaftar sudah clear and clean di kementerian esdm terkait dengan industri pertambangan mineral pasca pelarangan ekspor bahan mentah mineral yang berlaku sejak 12 januari 2014.
rieke menegaskan, seharusnya pemerintah membuat skala prioritas dalam menerapkan undang-undang dan kebijakan apapun.
prioritas yang pertama dan utama adalah untuk rakyat indonesia.
"dalam kasus ini, semestinya prioritas pemerintah membangun industri nasional menjadi lebih kuat.
bukan memberikan keuntungan pada perusahaan milik asing seperti kontrak karya misalnya," papar rieke.
rieke menegaskan semestinya perusahaan kontrak karya yang harus lebih dulu diwajibkan melakukan pengolahan dan pemurnian dibanding perusahaan nasional.
"untuk prioritas membangun smelter harusnya kk yang lebih dulu, jangan kemudian ditekan para pengusaha nasional yang lebih kecil wilayahnya dan modalnya.
tapi, kk yang sampai saat ini sudah puluhan tahun mengeruk kekayaan alam negeri ini masih diberi kelonggaran," tegasnya.
rieke uu minerba dapat dijalankan tanpa pandang bulu, mengingat nilai tambah yang dihasilkan berguna untuk kesejahteraan rakyat indonesia.
"semua harus membangun smelter, termasuk pengusaha nasional.
namun mengingat ketidaksiapan dan dampak yang ditimbulkan maka skala prioritas dari pemerintah harus ada.
coba hitung berapa smelter yang sudah dibuat oleh kk, berapa pula royalti yang sudah mereka berikan untuk negeri ini.
sangat kecil, dan sangat tidak sepadan.
mereka harus dituntutlebih buat negeri ini dibanding pengusaha nasional yang baru mulai berdiri dan membutuhkan pertolongan pemerintah untuk bisa bersaing," jelasnya.
rieke menekankan, pemerintah harus jujur dan transparan dalam persoalan pengelolaan sumber daya alam di negeri ini mengingat hasilnya jika dikelola dengan benar akan mampu memenuhi kebutuhan seluruh rakyat indonesia.
"kalau tidak transparan, kk tidak ditindak tegas ketika menyimpang, tapi kepada pengusaha nasional justru tegas.
jangan-jangan pemerintah sendiri yang menjalankan proses yang ilegal dalam mengelola kekayaan alam negeri ini.
soal izin misalnya harus jelas, izin tembaga ya harus tembaga, tidak boleh izin tembaga tapi ekspornya emas, ini kan ilegal," tandasnya.
"pemerintah ambil alih semua pengelolaan sda, khusus smelter ya kalau perlu bumn yang bangun smelternya.
kalau alasannya tidak ada uang buat saya ya karena memang tidak ada political will saja dari pemerintah untuk membangun industri nasional yang kuat," imbuh rieke.
komisi ix sendiri rencananya akan menerima para pekerja tambang pada rabu, 22 januari 2014 untuk mendalami persoalan yang saat ini menimpa para pekerja tambang.

terkait #phk tambang

editor: sigit rahmawan abadi

sumber: tribunnews

tweet
)
Source from: banjarmasin[dot]tribunews[dot]com

Sunday, January 19, 2014