Sadap Menyadap

Sadap Menyadap

berita mengejutkan berembus kalau presiden susilo bambang yudhoyono menjadi korban penyadapan spionase internasional saat mengikuti ktt g20 london, pada 2009.
sebagaimana dilaporkan sydney morning herald, jumat (26/7), sumber anonim yang dekat dengan pemerintah australia mengungkapkan, pada april 2009, delegasi australia mendapatkan dukungan informasi intelijen dari inggris dan amerika serikat.
kalau informasi tersebut benar adanya, sangat riskan posisi indonesia yang menjadi negara tetangga australia.
semua informasi rahasia yang dibicarakan presiden bisa diperoleh secara diam-diam oleh pihak lain.
kalau informasinya sekadar rencana ganti menteri tentu tak menjadi masalah.
tapi saat informasi itu terkait keamanan dan pertahanan negara, tentu indonesia bakal menjadi bulan-bulanan negara-negara yang ingin memanfaatkannya.
sadap menyadap menjadi topik hangat di indonesia sejak beberapa pekan lalu.
setelah anggota dpr, fahri hamzah, mengkritik keras langkah penyadapan oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk), terhadap para pelaku terduga koruptor, termasuk rekannya, lutfi hasan ishak.
fahri menilai, kpk yang mudah sekali menciduk para politisi.
menurutnya, kpk telah menciptakan gambaran partai politik yang buruk.
wakil sekretaris jenderal pks itu menilai penyadapan itu bagian dari jalan pintas kpk untuk menetapkan orang menjadi tersangka korupsi.
kalau sebelumnya fahri lantang mentang penyadapan oleh kpk, kini saat nasib bangsa dihadapan oleh aksi spionase internasional, harapannya fahri juga bakal mengambil lebih tegas dibanding saat mengkritik kpk.
melihat kritikan fahri, kalau tindakan kpk menyadap para terduga koruptor sebagai sikap ambil mudah menangkap pelaku, tentu bisa dimaklumi.
karena selama ini, para terduga koruptor selalu tertangkap usai mereka disadap penyidik kpk.
penyidik kpk bisa mengetahui apa yang akan dilakukan para pelaku, agar saat ditangkap mereka tidak bisa menutupi perbuatannya.
tentu penangkapan tersebut disertai bukti-bukti yang berada di tubuh pelaku.
hukum positif yang diterapkan indonesia membuat penyidik kpk maupun penyidik lembaga yudikatif harus mampu membuktikan kejahatan si pelaku.
pasalnya, meski tertangkap tangan pun, pelaku terkadang masih bisa berkelit dengan berbagai alasan.
melihat pentingnya penyadapan tersebut, sebagai alat pembuka untuk membuktikan kejahatan seseorang, tentu kita akan selalu mendukung kpk untuk melakukannya.
agar negeri ini bebas dari para koruptor.
tapi saat seorang simbol negara, presiden ri, menjadi korban penyadapan, tentu bukan dukungan terhadap para pelaku yang kita berikan, tapi koreksi terhadap instansi dan lembaga yang bertugas melindungi informasi tersebut jangan sampai bocor.
instansi intelejen, militer, hingga instansi informatika yang bertugas melindungi semua jaringan informasi negeri ini, harus bisa melakukan tindakan pencegahan terhadap penyadapan dari pihak asing.
kalau sampai terjadi kebocoran terhadap jalur informasi negara, itu jelas mempermalukan indonesia yang mengaku sebagai negara berdaulat.
jangan hanya berkoar-koar marah karena bisa disadap orang, tapi perlu dipikirkan bagaimana mencegah penyadapan itu tak bisa terjadi.
penting atau tidaknya informasi yang dicuri pencegahan harus tetap dilakukan.
ini soal kedaulatan negara, jangan sampai kita menjadi bahan tertawaan negara lain karena tidak bisa melindungi informasi penting milik pribadi.
(*)
)
Source from: banjarmasin[dot]tribunews[dot]com

Tweet

Artikel keren lainnya: