Marwah Terjebak di Kerumunan

banjarmasinpost.co.id, riyad - wajah indonesia kembali tercoreng.
ribuan tenaga kerja indonesia (tki) mengamuk di konsulat jenderal (konjen) ri di jeddah.
mereka melakukan pembakaran dan perusakan.
satu orang tewas dalam insiden yang terjadi minggu waktu setempat.
sekitar 6.
000 tki mengamuk lantaran lambannya pengurusan surat perjalanan laksana paspor (splp).
tki yang berdatangan dari berbagai wilayah arab saudi itu sudah berhari-hari menunggu penyelesaian dokumen pengesahan mereka sebagai tenaga kerja legal.
tingginya temperatur udara pada siang itu membuat mereka makin emosional.
para tki mencoba menerobos masuk ke gedung konjen sehingga mengakibatkan aksi saling dorong di antara mereka.
nahas dialami marwah binti hasan (55), asal bangkalan, madura, jawa timur.
dia meninggal dalam kekacauan yang terjadi di depan konjen korban terjebak di tengah kerumunan massa dan langsung terjatuh karena dehidrasi.
beberapa orang lainnya dilaporkan mengalami luka akibat terinjak-injak.
"para tki melemparkan batu dan botol air minum ke polisi," ujar seorang saksi mata seperti dikutip reuters, senin (10/6).
duta besar ri untuk arab saudi gatot abdullah mansyur melalui direktorat fasilitas media kemlu menyatakan, saat ribuan tki mengantre, ada provokator yang mengatakan hari itu adalah hari terakhir pengurusan splp.
akibatnya ribuan tki panik dan marah.
"padahal, kjri masih membuka pelayanan splp sampai 3 juli 2013," jelasnya.
sejak akhir april 2013, pemerintah arab saudi memberikan kelonggaran berupa amenesti yang memungkinkan pekerja asing mengurus status imigrasinya menjadi legal.
kebijakan itu berakhir 3 juli 2013.
setelah kebijakan amnesti berakhir, pemerintah arab saudi akan menerapkan hukuman tegas bagi para pelanggar aturan imigrasi berupa acaman hukuman penjara hingga dua tahun dan denda sebesar 100 ribu riyal (setera rp 265 juta).
tenggat waktu itu membuat pekerja ilegal asal indonesia berusaha memperoleh dokumen resmi.
sejak sepekan terakhir mereka berduyun-duyun mendatangi konjen ri di jeddah.
membludaknya jumlah pemohon dokumen tidak sebanding dengan tenaga yang ada di konjen.
akibatnya, penyelesaian dokumen berjalan lamban.
menteri tenaga kerja dan transmigrasi muhaimin iskandar tak menepis kendala yang dihadapi petugas di sana.
"terjadi ledakan jumlah tki yang mengajukan pembuatan dokumen.
akibatnya pengerjaannya menjadi lamban," ujarnya seusai rapat bersama komisi ix dpr, di gedung parlemen, jakarta, kemarin.
namun, ketua umum dpp partai kebangkitan bangsa itu membantah kerusuhan terjadi karena pemerintah tak siap mengurus dokumen tki.
"sudah siap, buktinya 50.
000 sudah tertangani," ujarnya.
dikonfirmasi adanya aksi pembakaran, muhaimin menegaskan, tak ada pembakaran gedung konjen di arab saudi.
"itu hanya plastik yang dibakar, dilebih-lebihkan saja," ujarnya.
mencegah terulangnya kerusuhan, muhaimin mengaku telah meminta kemenlu menambah loket pengurusan dokumen.
"mungkin tempatnya bisa dibuka di madinah, tidak hanya di jeddah dan riyadh," ucapnya.
menurut dia, sebenarnya pelayanan pengurusan dokumen sudah terencana baik.
pemerintah sudah lama melakukan persiapan mengantisipasi pengurusan dokumen.
wni/tki yang kelebihan waktu tinggal di arab saudi diperkirakan sekitar 100.
000 orang.
"hingga kini dilaporkan pengurusan dokumen lebih dari 50.
000 wni/tki overstayer yang mengikuti program amnesti tertangani dengan baik," kata muhaimin.
staf khusus presiden bidang hubungan internasional teuku faizasyah mengatakan, warga indonesia di arab saudi yang tetap tinggal meski telah melewati batas waktu yang ditetapkan sangat banyak.
hasil pendataan perwakilan indonesia, wni yang overstay sekitar 43.
000 jiwa.
mantan juru bicara deplu itu mengaku tidak tahu apakah presiden susilo bambang yudhoyono sudah menerima laporan resmi dari kemenlu terkait kerusuhan di konjen ri di jeddah.
"tentunya bapak presiden mengikutinya dari sumber apa pun ," katanya.
tatang budie utama razak, direktur perlindungan wni dan bantuan hukum indonesia kementerian luar negeri mengatakan, tragedi di konjen ri jeddah mengatakan kerusuhan minggu itu buntut dari insiden sehari sebelumnya.
"dari 1.
000 orang, 2.
000 orang, 6.
000 orang, dan hari minggu lebih dari 12.
000 orang.
konjen melakukan pelayanan hingga pukul 03.
00 pagi.
kemampuan pelayanan maksimal 6.
000," jelasnya.
konjen mengumumkan agar sisanya kembali keesokan harinya.
namun, ternyata sebagian tki kecewa dan ada yang memprovokasi sehingga terjadi kekacauan.
"terjadi desak-desakan, ketika pintu dibuka, ada ibu usia 55 tahun terdesak dan dehidrasi sehingga kritis dan meninggal dunia," kata dia.
korban marwah sejak 2005 berada di arab saudi.
kala itu korban berada di arab saudi untuk ibadah umrah, dan hingga kini menetap di sana tanpa mengantongi secuil dokumenpun.
kepala badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (bnp2tki), jumhur hidayat, mengatakan kekacauan disertai pembakaran di depan konjen ri karena ada pihak yang tidak senang adanya pemutihan dokumen semua tki yang bermasalah.
"sebab, selama ini, ada oknum-oknum yang menampung para tki tanpa dokumen itu.
dari penampungan, mereka dapat uang dengan jumlah besar," jelas jumhur.
menurut dia, dengan pemutihan tki bermasalah tentu akan memotong penghasilan mereka.
meski begitu, jumhur tak menyebut siapa yang ada di balik kerusuhan tersebut.
anggota komisi ix dpr rieke diah pitaloka mengatakan kerusuhan yang dipicu frustrasi para tki pencari visa kerja di arab saudi memperlihatkan buruknya kinerja dan koordinasi pemerintah.
"kasus overstayer terjadi tiap tahun, mereka sesaki kolong-kolong jembatan," ujar rieke.
diperpanjangbuntut kekacauan di konjen ri, pemerintah arab saudi akan memperpanjang proses amnesti terhadap warga asing.
"tim dari kemenlu ri diwakili direktur perlindungan wni tatang razak bertemu dengan pemerintah saudi, meminta proses amnesti diperpanjang.
kami berharap wni overstay memiliki waktu yang cukup untuk melengkapi dokumen mereka," kasumarko, pejabat konjen ri di jeddah.
sunarko mengatakan, tenggat waktu yang diberikan pemerintah saudi hingga 3 juli 2013 terlalu pendek tidak hanya oleh indonesia, tapi juga pemerintah bangladesh, filipina, india, dan negara-negara asia lainnya.
"dengan pemerintah malaysia saja kami diberi waktu hingga dua tahun, sedangkan arab saudi hanya memberikan waktu 11 mei-3 juli," cetusnya.
(tribunnews/fer/sam/aco/mal/sry)

Source from: banjarmasin[dot]tribunews[dot]com

Tuesday, June 11, 2013