Hulu-Hilir

Hulu-Hilir

istilah hulu-hilir sering kita dengar pada aktivitas industri.
misalnya industri hulu yang memproduksi bahan-bahan dasar dan industri hilir yang menghasilkan barang jadi.
di pertambangan minyak juga ada huli-hilir, misalnya bph (badan pengelola hulu) migas yang kini sudah dibubarkan dan bph hilir migas.
hulu menangani kontrak-kontrak, eksploirasi dan eksploitasi.
hilir menangani produk jadinya.
tapi sekarang istilah hulu-hilir juga berlaku untuk koruptor dan barang yang dikorupsi.
koruptor mulai dari hulu (menteri, gubernur, bupati) sampai hilir, dinas-dinas, kelurahan dan staf.
mulai korlantas sampai polisi lalu-lintas di jalan-jalan, mulai presiden atau ketua umum partai sampai bawahannya, semua ikut terlibat.
yang menjadi objek korupsi juga dari hulu sampai hilir.
impor daging sapi, misalnya, mulai sapi hidup, daging, jerohan tak ada yang tersisa, cuma isi jerohan yang tidak doyan.
perilaku korupsi di indonesia juga sudah bergeser.
dulu orang korupsi karena ada kesempatan, sekarang by design, direncanakan sejak pembahasan anggaran.
anggaran dibengkakkan agar bisa dikorupsi.
contoh pembangunan wisma atlet di palembang dan hambalang, bantuan daerah tertinggal, pengadaan alat simulator sim, pengadaan alquran dan fasilitas sekolah madrasah dll.
semua anggaran sudah tersedia, tinggal menggiringnya.
apbn lewat banggar dpr, non-apbn cukup lewat persetujuan menteri keuangan.
tapi ada yang janggal, anggaran pembelian simulator sim di korlantas polri yang non-apbn juga melibatkan beberapa anggota dpr dari golkar, pdip dan demokrat.
jadi jangan heran kalau ada mark up karena banyak pos yang harus 'disantuni' termasuk dpr.
belum tentu apbn yang hampir rp 2.
000 triliun itu semuanya riil, bisa jadi sudah digelembungkan sehingga mudah 'membobolnya' nanti.
serbapraktis, seperti mi instan saja.
kita hanya bisa memberikan dukungan moral pada kpk agar tidak surut dalam melangkah.
kasus irjen djoko susilo, mantan kepala korlantas polri, ternyata bisa menguak lebih jauh perilaku koruptor.
baru kali ini kpk mengenakan uu no 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (tppu).
ternyata djoko sudah menginvestasikan hasil korupsinya (dugaan sementara) pada berbagai properti.
sedikitnya sebelas buah rumah berharga miliaran rupiah di berbagai kota telah dibeli, ada atas nama anaknya, ada pula atas nama istri-istri mudanya, salah satunya perempuan yang baru berumur 20-an tahun, mantan puteri solo.
begitu pula mantan presiden pks luthfi hasan ishaaq dan partnernya ahmad fathanah yang terjerat kasus impor daging sapi.
hartanya yang diduga hasil korupsi banyak diatasnamakan orang lain.
***banyak koruptor masuk penjara, tapi keluar penjara tetap kaya.
hukumannya ringan, barang jarahannya juga tidak diuber karena penerapan uu tppu baru dilaksanakan sekarang.
angelina sondakh, politisi partai demokrat yang dihukum hanya 4,5 tahun bahkan tidak disuruh mengembalikan uang korupsinya yang lebih dari rp 30 miliar.
banyak orang bergumam, mendingan jadi koruptor, di penjara hitung-hitung istirahat, keluar masih kaya, bahkan masih bisa menjabat lagi.
betapa enaknya koruptor di indonesia.
di cina dihukum mati, di korea diasingkan, di jepang harakiri (bunuh diri).
di korea, cina dan jepang umumnya korupsi tidak besar, beda dengan korupsinya orang indonesia.
di sini korupsi bisa membuat negara bangkrut, tidak pandang bulu.
ada bantuan sosial yang dipakai kampanye pilkada seperti di sumatera selatan.
seorang wakil ketua dprd jateng juga dihukum karena korupsi bansos.
pelaku korupsi bisa menteri, bisa jenderal, anggota dpr/dprd, pejabat pemerintah bahkan para hamba hukum.
lihat saja para hakim bahkan hakim agung pun ada yang terlibat korupsi.
yang mencuri kesempatan juga banyak, itulah sebabnya saya katakan pelakunya juga dari hulu sampai hilir.
yang di hulu dapatnya air bah (istilah korupsi besar), yang cuma mencegat di jalan dapat air mancur.
semua dapat 'bagian' termasuk yang kelas teri seperti korupsi uang perjalanan dinas, orangnya diam di tempat surat dinasnya keluyuran kemana-mana.
kalau pejabat di indonesia seperti gubernur dan wagub dki joko widodo-basuki tjahaya purnama, mungkin kita bisa bernapas lega.
keduanya lugu, tidak korup saat menjadi kepala daerah di solo dan belitung timur.
mereka belusukan seenaknya, nyopot pejabat tanpa ragu, marah-marah dalam rapat tidak segan lagi, karena mereka jujur, tak ada yang perlu ditakuti.
pejabat yang lain begitu habis pilkada sibuk mengembalikan utang.
dari perijinan sampai aset daerah bisa terjual.
itu lah bentuk korupsi di indonesia, dari hulu sampai hilir.
(*)


Source from: banjarmasin[dot]tribunews[dot]com

Tweet

Artikel keren lainnya: