Keuchik Gampong Lempar Handuk

sebuah fenomena miris mengemuka dari tanah aceh baratdaya (abdya).
honor 20 orang keuchik (kepala desa) terpaksa distop.
pasalnya, desa atau gampong tersebut masih berstatus desa persiapan, belum terdaftar di kemendagri.
dengan kata lain belum diakui kemendagri.
walhasil jangankan gaji keuchik, dana pembangunan gampong yang telah digelontorkan ke desa tersebut juga harus dikembalikan ke kas daerah.
seperti dirilis media ini dana program pembangunan gampong (ppg) tahun 2012 sebesar rp 2 miliar yang dialokasikan untuk 20 desa persiapan di kabupaten aceh barat daya (abdya) menjadi temuan badan pemeriksaan keuangan (bpk) ri, sehingga dana tersebut harus dikembalikan ke kas daerah setempat.
bupati abdya ir jufri hasanuddin mm mengakui sudah menerima laporan hasil pemeriksaan bpk- ri yang antara lain menjelaskan bahwa, dana ppg 2012 yang telah dicairkan untuk 20 desa persiapan berjumlah rp 2 miliar harus dikembalikan ke kas daerah.
temuan itu juga terkait dengan surat gubernur aceh yang kemudian diperkuat oleh mendagri tahun 2012, tentang larangan pemekaran atau pembentukan gampong dan kecamatan, sebelum pelaksanaan pemilu 2014.
persoalan yang muncul, apakah pemkab abdya saat itu belum mendapatkan surat gubernur, perihal larangan pemekaran tersebut?.
hingga dana pembangunan gampong sebesar rp100 juta terus digelontorkan.
kita hanya berharap, persoalan legalitas desa yang berbuntut temuan bpk ri itu tidak malah menimbulkan korban di pihak rakyat.
karena itu adalah persoalan para stake holder, yang bisa jadi juga punya muatan politis.
rakyat tentu tidak dalam kapasitas menelurkan keputusan, karena mereka kadang hanya menjadi penonton, atau paling banter jadi 'operator' di level gampong.
kita juga sangat tidak berharap jika para keuchik dan perangkat desa persiapan itu malah harus bolak balik ke pusat kabupaten, hanya gara-gara status temuan tersebut.
toh para aparat desa itu hanya menjalankan kepentingan warganya, dengan upah jerih yang kadang membuat hati makin perih.
di sisi lain kita juga mengimbau fleksibilitas dari pemkab abdya saat ini, menyangkut statement bupati jufri untuk menghentikan upah jerih bagi para keuchik desa persiapan yang berjumlah 20 desa di seluruh abdya itu.
jufri mengaku honor keuchik desa persiapan itu bisa diusulkan kembali setelah pelaksanaan pemilu 2014.
kalau begini caranya, bagaimana nasib para keuchik itu? apakah mereka terpaksa lempar handuk di tengah jalan, ibarat petinju yang tak mampu lagi bertanding?siapa yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan warga selama ini, yang notabene 'sudah terhapus' dalam memori gampong induk.
terlebih, pemekaran desa itu sangat sarat dengan pergesekan dan persinggungan emosional sebelumnya.
belum lagi masalah urusan dapur sang keuchik yang tiba-tiba padam begitu saja.
haruskah mereka menunggu fajar merekah setelah pemilu 2014? naaah! (*)

Source from: banjarmasin[dot]tribunews[dot]com

Saturday, May 25, 2013