Bibit Pohon Korupsi

banjarmasinpost.
co.
id - pemilu 2014 di depan mata.
ribuan calon anggota legislatif (caleg) dari partai politik peserta pemilu bersiap bertarung di daerah pemilihan masing-masing.
pendaftaran caleg sudah ditutup senin (22/4).
gegap gempita suasana kampanye menyeruak di mana-mana.
bahkan, menenggelamkan hampir seluruh persoalan yang melanda melanda negeri ini, dari kasus lp cebongan, perkelahian oknum tni-warga sipil hingga persoalan naiknya bahan bakar minyak (bbm).
padahal, jika menyimak ke belakang, masih banyak problematika berkehidupan dan berbangsa di negeri ini yang harus segera diperbaiki.
masalah ujian nasional (un), bank century, korupsi, upah buruh, kesemena-menaa aparat penegak hukum kepada masyarakat sipil hingga penyaluran dana kredit usaha rakyat (kur), masih membelit masyarakat indonesia.
para caleg bahkan siap habis-habisan menggelontor dana demi sebuah kemenangan dan menduduki kursi 'panas' selama lima tahun ke depan sebagai wakil rakyat.
betulkah mereka yang akan duduk di kursi 'panas' itu mewakili rakyat secara keseluruhan.
atau hanya segelintir rakyat yang berada pojok kecil nan jauh di dana di tanah air ini? pertanyaan besar ini selalu menjadi muncul setiap tahun dan menjadi bahan perbincangan masyarakat dari tukang ojek, pedagang, mahasiswa, buruh angkut, guru, aparat hingga kepala daerah dan berbagai profesi lainnya.
sebab, setiap kebijakan dan keputusan yang diambil, bukan untuk kepentingan rakyat.
banyak warga yang diabaikan bahkan disengsarakan dengan kebijakan para wakil rakyat itu.
mungkin gambaran itu akan kembali bermunculan pasca-pemilu 2014.
penyebabnya tentu, bakal calon legislatif (bacaleg) harus menyiapkan dana pemilu selama kampanye.
bahkan, dananya lebih besar lagi dari pemilu-pemilu sebelumnya.
biaya menjadi caleg pada pemilu 2014 tidak murah.
setiap caleg diperkirakan membutuhkan kisaran rp 3 miliar - rp 5 miliar untuk bisa menempati kursi dpr.
sedangkan untuk caleg provinsi wajib menyiapkan dana rp 500 juta hingga rp 1 miliar dan caleg kabupaten/kota harus merogoh kocek rp 100 juta hingga rp 500 juta.
seperti dikutip salah satu tv sawasta nasional, ketua dpp persatuan pembangunan pembangunan (ppp) m sholeh amin mengaku, untuk menjadi anggota dpr membutuhkan dana sebesar rp 3 miliar sampai rp 5 miliar.
artinya, biaya politik di indonesia sangat tinggi.
hal ini memicu penyalagunaan wewenang di bidang anggaran atau lainnya.
tak salah, bibit pohon korupsi sudah mulai tumbuh berkembang sejak masa pencalonan atau kampanye.
tidak menutup kemungkinan, bibit korupsi itu akan makin kokoh pada masa lima tahun ke depan atau hingga 2019 di negeri yang dikenal makmur dan sentosa ini.
sudah menjadi rahasia umum, hampir seluruh lapisan birokrasi indonesia terindikasi tindakan korupsi.
koordinator indonesia coruption watch (icw) danang widoyoko pun mengatakan, di indonesia korupsi terjadi karena ada habitus yang berulang kali dipraktikkan sehingga menjadi sebuah sistem yang baku.
jika sudah mengakar, pohon korupsi di negeri ini sulit, bahkan tidak akan pernah bisa untuk ditebang dan diberangus.
kita hanya berharap, bibit korupsi bukan ditanam dan dijaga mulai dari pemilu 2014.
jangan ada kesempatan pohon korup tumbuh yang akan menyiksa dan menyengsarakan kita, anak cucu hingga cicit di masa mendatang.
kita hanya bisa berharap ketulusan hati para caleg untuk berkaca untuk apa mereka memilih menjadi wakil rakyat.
semua harus kembali kepada khitahnya, memperjuangan nasib seluruh rakyat, tanpa kecuali.
setidaknya, harus ada perubahan struktur politik di indonesia yang mengakomodasi partai politik yang lolos parliemantary threshold (pt).
demi mencegah semakin banyaknya korupsi yang dilakukan politisi, parpol yang anggotanya masuk ke parlemen sebaiknya dibiayai negara secara keseluruhan.
pembiayaan parpol oleh apbn, nilainya lebih kecil daripada jika parpol mengambil uang melalui korupsi politik.
semoga bibit pohon korupsi di indonesia bukan semakin banyak dan merajalela.
tetapi sebaliknya, dan berkembang bibit pohon yang bisa menjadi pelindung, pelayan serta pengayom seluruh lapisan masyarakat.
(*)

Source from: banjarmasin[dot]tribunews[dot]com

Wednesday, April 24, 2013