Ilustrasi
Baca Juga
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Tahun 2012 dari segi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menjadi focal point (titik perhatian utama). Karena hukum di Indonesia masih dipandang tajam ke bawah, namun masih tumpul ke atas.
"Bila kasus hukum melibatkan rakyat kecil hukum sangat sigap bereaksi dan tanpa ampun mnjatuhkan vonis yang tidak ringan. Sebaliknya,jika hukum melibatkn kelompok elit, maka hukum menjadi tumpul, bahkan bisa ditawar. Kasus korupsi yang melibatkan elit menapakkan wujud tarik menarik bersifat politis," kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nurt Wahid dalam memberikan keterangan pers Refleksi Akhir Tahun 2012, Jumat (21/12) didampingi Mustafa Kamal, Habib Aboe Bakar.
Selain itu, Fraksi PKS mencatat kelemahan kebijakan dan administratif membuat masih ada kasus seperti lolosnya grasi bagi bandar narkoba, pemalsuan keputusan Mahkamah Agung dan upaya pelemahan KPK.
"PKS berharap pemberantasan korupsi tidak berjalan setengah-setengah di negeri ini," ucap Hidayat.
Haji Dibatasi
Menyinggung soal pemberangkatan haji, PKS meminta ada pembatasan prioritas bagi yang sudah haji ditunda diutamakan yang belum haji.
"Tujuannya agar waiting list bisa terhindar dengan yang belum haji dapat berangkat tidak sampai menunggu 10 atau 20 tahun," katanya.
Menyinggung nama capres, PKS menunggu Majelis Syuro.
"Banyak nama capres di luar partai atau di dalam, semua masih diseleksi tidak saja untuk capres dan bakal calon anggota legislatif," ucapnya
"Bila kasus hukum melibatkan rakyat kecil hukum sangat sigap bereaksi dan tanpa ampun mnjatuhkan vonis yang tidak ringan. Sebaliknya,jika hukum melibatkn kelompok elit, maka hukum menjadi tumpul, bahkan bisa ditawar. Kasus korupsi yang melibatkan elit menapakkan wujud tarik menarik bersifat politis," kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nurt Wahid dalam memberikan keterangan pers Refleksi Akhir Tahun 2012, Jumat (21/12) didampingi Mustafa Kamal, Habib Aboe Bakar.
Selain itu, Fraksi PKS mencatat kelemahan kebijakan dan administratif membuat masih ada kasus seperti lolosnya grasi bagi bandar narkoba, pemalsuan keputusan Mahkamah Agung dan upaya pelemahan KPK.
"PKS berharap pemberantasan korupsi tidak berjalan setengah-setengah di negeri ini," ucap Hidayat.
Haji Dibatasi
Menyinggung soal pemberangkatan haji, PKS meminta ada pembatasan prioritas bagi yang sudah haji ditunda diutamakan yang belum haji.
"Tujuannya agar waiting list bisa terhindar dengan yang belum haji dapat berangkat tidak sampai menunggu 10 atau 20 tahun," katanya.
Menyinggung nama capres, PKS menunggu Majelis Syuro.
"Banyak nama capres di luar partai atau di dalam, semua masih diseleksi tidak saja untuk capres dan bakal calon anggota legislatif," ucapnya
Sumber: tribunews.com
Belum ada tanggapan untuk "DPR RI : Hukum Masih Tumpul ke Atas"
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.