SAMPIT – Program Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar untuk program kesehatan gratis untuk masyarakat, tampaknya tidak seperti apa yang diharapkan.
Diduga karena minimnya sosialisasi, masyarakat banyak yang tidak mengetahui program tersebut sehingga dana yang dialokasikan tidak terserap maksimal. Hal ini mendapatkan perhatian dari Marwan, Ketua Komisi I DPRD Kotim, kemarin. Dia mengatakan hal tersebut sangat disayangkan lantaran masyarakat pada saat ini membutuhkan program pemerintah daerah terutama di bidang kesehatan.
”Terkait hal itu sangat disayangkan bahwa itu sudah menjadi program prioritas pemerintah daerah sesuai visi dan misi Bupati Kotim dan kami sebagai fungsi dan tugas kami di bidang pengawasan dan anggaran juga tentunya menyayangkan program hal itu tidak dimanfaatkan secara efektif oleh masyrakat karena kurangnya sosialiasi,” ungkap Marwan.
Lebih lanjut dikatakan Marwan dalam mengefektifkan program tersebut dinas terkait harus selau proaktif untuk menyampaikan kepada masyrakat supaya program dengan anggaran yang cukup besar tersebut tidak terkesan sia-sia .
”Dinas kesehatan sebagai leading sektornya harus proaktif untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyrakat,“ ungkap politisi Gerindra Kotim tersebut.
Marwan juga menegaskan kepada pihak rumah sakit agar didalam pelayanan tidak membedakan pasien yang menggunakan layanan milik pemerintah daerah berupa Jamkesda tersebut.
”Kami minta rumah sakit agar jangan sampai membedakan pasien yang kurang mampu dan menggunakan program Jamkesda ini terutama pelayanan yang diberikan, jangan sampai terkesan ada diskriminasi ,“ ungkap Marwan.
Sementara itu sebelumnya diketahui Kepala Dinas Kesehatan Kotim dr Faisal Novendra Cahyanto melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kotim, Ali Mustofa menuturkan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar tersebut diperuntukkan untuk program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang disalurkan ke semua kecamatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Puskesmas Pembantu (Pustu).
Dia juga mengatakan bahwa sebagian masyarakat belum mengetahui program itu karena minimnya sosialisasi. Sosialisasi hanya dilakukan secara terbatas, misalnya, melalui penyuluhan kesehatan, rapat di tingkat kecamatan maupun desa, dan kegiatan lainnya.
“Kami sudah melakukan sosialisasi terus ke masyarakat, setiap ada pertemuan selalu disosialisasikan. Kami sudah berusaha, tapi memang kurang maksimal karena pembiayaan (khusus untuk sosialisasi) tak ada,” katanya.
Selain karena belum diketahui masyarakat luas, Ali menambahkan, sebagian masyarakat Kotim juga tidak memanfaatkan layanan itu, dan justru memilih pelayanan berbayar, misalnya membeli obat di luar subsidi yang diberikan melalui Jamkesda. Warga lebih memilih obat yang lebih mahal karena dinilai lebih berkualitas.(rm-48)
Sumber : radarsampit.net
Belum ada tanggapan untuk "Pasien Tak Mampu Harus Diperlakukan Sama"
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.