Listrik RSUD Terancam Diputus, Anggaran Listrik Ludes Nunggak Bayar Rp 120 Juta

PANGKALAN BUN - Listrik yang ada di Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun terancam di putus. Pasalnya, pihak rumah sakit hingga kini belum membayar tunggakan hingga dua bulan yang nominalnya mencapai kurang lebih Rp 120 juta.

Direktur Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Suyuti Syamsul mengakui bahwa rumah sakit belum membayar listrik hingga dua bulan. Rumah sakit nunggak lantaran anggaran untuk pembayaran listrik sudah habis, namun pembahasan perubahan anggaran belum juga dilaksanakan.

“Memang benar, belum lama ini pihak PLN Rayon Pangkalan Bun mendatangi saya dan menanyakan tunggakan. Namun untuk anggaran rumah sakit belum ada keputusan yang jelas, terlebih anggaran yang diterima sebelumnya sudah habis dan perubahan anggaran hingga kini belum jelas,” kata Suyuti Syamsul kepada Radar Sampit.

Dikatakannya, jika listrik rumah sakit diputus ,itu merupakan hak PLN karena rumah sakit sudah menunggak sampai dua bulan. Manajemen rumah sakit berupaya melakukan koordinasi agar pembayaran bisa dilakukan tahun depan dengan cara dibebankan pada anggaran tahun depan.  Namun persoalan lain sudah menghadang, yakni belum ada kepastian pembahasan APBD 2013 antara DPRD dan eksekutif.

“Listrik bagi kami, menyangkut keselamatan jiwa pasien. Ada beberapa peralatan seperti fentilator, inkubator, ruang operasi, yang butuh listrik. Jika tidak ada listrik, apa yang bisa kita perbuat,” ujar Suyuti.

Mengenai tunggakan ini, pihaknya akan meminta kepada PLN agar bisa memberi kelonggaran pembayaran kepada rumah sakit sampai tahun depan. “Saat ini saja sudah nunggak dua bulan, jadinya total lima bulan. Beban rumah sakit kepada PLN itu bisa mencapai Rp 300 juta, itu tentunya juga membebani PLN,” tuturnya.

Sedangkan langkah lain adalah menggunakan genset yang bahan bakarnya terbatas . Penggunanya BBM hanya bisa bertahan hingga 14 hari untuk menyala 24 jam. “Menggunakan genset juga belum menjamin semuanya bagus, jika mesinnya bermasalah. Pasalnya di rumah sakit ini alat-alatnya itu mengangkut masalah jiwa,” ujarnya.

Sebenarnya, kata Suyuti, jika tahun depan APBD bisa cair maka dirinya berani meminjam uang untuk membayarkan tunggakan semantara. Saat APBD cair, bisa diambilkan sebagian. “Terlebih rumah sakit itu selalu berkembang, model penentuan anggaran itu mengacu sebelumnya, sedang rumah sakit tentunya melakukan penambahan jumlah peralatan medis dan jumlah pembayaran listrik juga bertambah,” tukasnya.

Menurut Suyuti, pendapatan yang dihasilkan bisa memenuhi dengan kebutuhan rumah sakit. Tapi selama ini pendapatan yang didapat disetorkan dulu kepada pemerintah daerah, baru dicairkan melalui anggaran dengan persetujuan DPRD. “Pemerintah daerah juga tidak bisa mengeluarkan anggaran tanpa ada persetujuan DPRD,” pungkasnya. (rin)

Sumber : radarsampit.net

Tweet

Artikel keren lainnya: